DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.
25 Juni 2026
Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilainya terus menurun, meski profesi tersebut memiliki beban kerja, risiko hukum, serta tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
25 Juni 2026
Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol
PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.
25 Juni 2026
Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan
PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti perlunya kejelasan dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya terkait pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pembangunan dan pertambangan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kawasan maupun konflik pemanfaatan ruang.
25 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Atalia Praratya Dorong Sensus Ekonomi dan Penguatan Anggaran Bansos untuk Masyarakat
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
25 Juni 2026
Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yakni fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan penerimaan negara, keamanan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.
25 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, merespons temuan manipulasi data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang salah sasaran ke rumah mewah. Legislator dapil Kalimantan Barat II ini menegaskan bahwa insiden tersebut membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal di Kementerian Perumahan.
25 Juni 2026
Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. Menurutnya, keberhasilan Polda Jawa Barat menangkap pelaku harus menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap.
25 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah dan pengakuan terhadap karakteristik daerah dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.
25 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Dalami Konflik Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
PARLEMENTARIA, Bogor — Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang di Jawa Barat. Mulai dari pertambangan ilegal, alih fungsi kawasan lindung, hingga sinkronisasi kebijakan swasembada pangan dengan upaya perlindungan kawasan konservasi.
25 Juni 2026
Ekonomi dan Keuangan
Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.
25 Juni 2026
Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.
25 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Banyu Biru: RUU Kawasan Industri Harus Percepat Transformasi Ekonomi Rendah Karbon
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus mampu menjadi instrumen transformasi industri nasional menuju ekonomi rendah karbon. Menurutnya, penguatan konsep kawasan industri hijau menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
25 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Cornelis Soroti Pengelolaan Limbah B3 dan Kepatuhan AMDAL Industri Pulp di Sumsel
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kontribusi sektor industri kehutanan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026).
25 Juni 2026
Legislator Ingatkan Perguruan Tinggi Jangan Menjadi Menara Gading
PARLEMENTARIA, Jakarta – Besarnya jumlah mahasiswa yang dimiliki sejumlah perguruan tinggi tidak boleh menghilangkan hubungan humanis antara sivitas akademika dengan para mahasiswa. Perguruan tinggi diingatkan agar tidak terjebak menjadi “menara gading” yang jauh dari kebutuhan dan aspirasi mahasiswa sebagai bagian utama dari komunitas kampus.
24 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan bahwa persoalan overtourism yang kini menjadi kekhawatiran banyak pihak sesungguhnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembatasan kunjungan wisata berbasis kapasitas dan daya dukung lingkungan.
24 Juni 2026
Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi.
24 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin
PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan.
24 Juni 2026
Pengembangan Pendidikan Dokter Spesialis Harus Diiringi Jaminan Mutu
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis dalam pengembangan program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based residency). Menurutnya, percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis harus tetap diimbangi dengan standar pendidikan dan kompetensi lulusan yang berkualitas.
