//
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, saat memimpin kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI, di kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat.|Foto: Puntho/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendorong perbaikan tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menekankan keakuratan data menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI dalam rangka uji petik Piloting Project atas DTSEN Penerima Subsidi Listrik Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT PLN (Persero) di kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
“Intinya adalah kita mendukung adanya subsidi, tetapi subsidi yang tepat sasaran. Jadi keakuratan data menjadi hal yang penting,” tegas Andreas Eddy Susetyo saat wawancara dengan Parlementaria.
Ia juga menyoroti urgensi tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PT PLN, khususnya mengenai mekanisme penerima subsidi dan kompensasi. Mengingat beban subsidi dan kompensasi yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat fluktuasi harga BBM dan kurs dolar AS, langkah efisiensi dan perbaikan skema menjadi keharusan.
“Seperti kita ketahui, subsidi ini dengan meningkatnya harga BBM dan meningkatnya kurs US Dolar terhadap Rupiah, itu subsidi sudah membengkak menjadi sekitar 100 triliun dan kompensasi 200 triliun. Ini yang perlu segera ditindaklanjuti dan karena ini akan menyangkut mengenai keberlanjutan dari kondisi keuangan PT PLN dan kemampuan APBN untuk memberikan subsidi,” sorotnya.
Terkait hal itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan perlu ada beberapa langkah yang akan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, yaitu skema subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran. Diantaranya, yakni menggunakan DTSEN yang disempurnakan serta digitalisasi dari infrastruktur publik yang dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital. Langkah kedua, sambung Andreas, adalah mengenai program eliminasi BBM. “Nah, ini adalah program supaya struktur biaya PLN menjadi lebih efisien. Nah, yang ketiga adalah bagaimana bisnis dan revenue model dari PLN ke depan,” tandas Andreas.
Dalam kesempatan yang sama, terkait penentuan desil penerima bantuan yang merujuk DTSEN, ia mengungkapkan temuan BAKN di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakakuratan data, di mana masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan (masuk dalam desil rendah) justru terkategorikan dalam desil yang tidak menerima subsidi.
“Yang dievaluasi terutama pertama untuk penentuan desil yang ditentukan oleh DTSEN. Seperti diketahui bahwa penerima bantuan sosial nanti itu berdasarkan desil di dalam DTSEN tersebut apakah desil 1 sampai 3 ataukah sampai 4 dan seterusnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu adalah ternyata ketepatan akurasi data dari desil inilah yang menjadi masalah,” tuturnya.
“Misalkan ada mereka yang masuk dalam desil 6, ya artinya desil 6 itu tidak memperoleh subsidi. Tetapi setelah dilakukan verifikasi dan uji petik oleh BAKN, itu mereka ternyata rumahnya tidak layak harusnya dia masuk desil 3 yang seharusnya menerima bantuan perlindungan sosial,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dirinya mendorong kedepannya harus segera ada perbaikan data DTSEN penerima subsidi listrik salah satunya di wilayah Provinsi Jawa Barat melalui verifikasi data yang lebih akurat dan proses pendataan yang lebih mendalam oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, BPS dan PT PLN (Persero).
“Itu yang perlu dilakukan verifikasi secara lebih tepat sehingga kita mengharapkan nanti penentuan desil ini bisa lebih akurat. Tapi memang perlu verifikasi yang lebih akurat ya. Selain verifikasi, juga tadi proses pendataan ini yang perlu kita lihat secara lebih mendalam,” pungkas Andreas.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Wakil Ketua BAKN DPR RI Andi Achmad Dara (Fraksi Golkar), Endipat Wijaya (Fraksi Gerindra), Amin Ak (Fraksi PKS), Herman Khaeron (Fraksi Demokrat) serta Anggota BAKN DPR RI Musthofa (Fraksi PDI-Perjuangan), Gde Sumarjaya Linggih (Fraksi Golkar), Shohibul Imam (Fraksi Nasdem), Bertu Merlas, Eka Widodo (Fraksi PKB) dan Rinto Subekti (Fraksi Demokrat).
Lalu Wakil Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Purwadi Arianto, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Adi Nugroho. Kemudian Sekretaris Utama, Dr. Ir. Zulkipli M.Si, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Dr. Budi Setiawan, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Prof. Setia Pramana, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dr Margaretha Ari Anggorowati, Kepala BPS Kota Bogor, Ir. Raden Gandari Adianti Aju Fatimah.
Serta Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sulistyo Biantoro, General Manager UID Jawa Barat, Muhammad Joharifin, EVP SHB Hamzah, EVP PPR Joni, EVP AKP (Plh KSPI), P. Edy Pranoto dan EVP SAK Sjafvitri Sari Dewi. (pun/um)
