Andreas Eddy Susetyo

10 artikel dengan tag ini

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Ekonomi dan Keuangan8 Oktober 2026

BAKN Kawal Implementasi Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengawal implementasi perubahan tata kelola pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perubahan mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian pengadaan, menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pupuk bersubsidi.

8 Oktober 2026

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

Ekonomi dan Keuangan3 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Trafik Tol Trans Sumatera Hanya 50 Persen dari Rencana, BAKN Cari Model Bisnis yang Tepat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti realisasi trafik sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru mencapai sekitar 50 persen dari trafik yang direncanakan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan beban operasional dan pemeliharaan jalan tol serta beban bunga dari investasi yang telah dilakukan.

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Pastikan DTSEN Dikelola Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme usul dan sanggah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

18 September 2026

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Minta KAI Siapkan Skenario Cadangan Jika Pengalihan Utang KCIC Molor

PARLEMENTARIA, Bandung — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC.

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

Ekonomi dan Keuangan7 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Desak Perbaiki Tata Kelola Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Perumahan Nasabah BTN di Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah.

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andreas Eddy Susetyo Dorong Tinjau Kembali Skema KPR Non-Subsidi

PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong peninjauan kembali mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi sebagai langkah mendasar untuk mencegah persoalan sertifikat kepemilikan rumah kembali terjadi. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan memastikan tanah telah dipecah terlebih dahulu sebelum transaksi dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Percepatan Penyelesaian 30.000 Sertifikat Nasabah BTN

PARLEMENTARIA, Karawang — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti masih adanya sekitar 30.000 sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang belum terselesaikan, meski sebelumnya terdapat sekitar 300.000 sertifikat yang menjadi perhatian. BAKN meminta penyelesaian diprioritaskan bagi nasabah yang telah memenuhi kewajiban Kredit Pemilikan Rumah (KPR).