Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Azka/nr.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan agar pembuatan kebijakan nasional, khususnya di sektor ekonomi, harus dalam kerangka NKRI dengan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun demikian, kebijakan yang memperkuat NKRI juga bisa dimaknai lebih luas di sektor-sektor lain.

Sebagai contoh, pengaturan distribusi Miras adalah hal mutlak. Karena, tanpa pengaturan dalam distribusi miras bisa melemahkan mental generasi muda. “Dalam sejarah pernah terjadi perang candu yang membuat Tiongkok kehilangan sebagian wilayahnya. Perang itu melemahkan Tiongkok akibat penyelundupan candu oleh Inggris dan juga Prancis,” ujar Gobel dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (17/9/2023).

Lebih lanjut, Gobel juga mencontohkan pengalamannya saat menjadi Menteri Perdagangan. Saat itu, Politisi Partai NasDem ini melarang impor tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, sulam, songket, sasirangan, dan sebagainya karena dianggap bisa mematikan pengrajin kain tradisional Indonesia.

“Jika sudah mati, maka warisan budaya kita bisa punah. Generasi penerus kita bisa tidak kenal lagi dengan beragam kain tradisional dan sejarahnya sendiri. Ini sangat melemahkan NKRI. Budaya adalah pertahanan terdalam suatu bangsa. Karena di sana ada nilai-nilai dan sejarah,” tegas Legislator Dapil Gorontalo tersebut.

Gobel yang juga Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mengingatkan makna luas kebijakan ekonomi yang memperkuat NKRI dalam konteks yang lebih rumit dalam bidang investasi, fiskal, dan moneter. “Penerapan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang memperkuat NKRI,” ungkap Gobel. •pun/rdn