//
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Lasarus mengungkapkan, berdasarkan penelusuran data awal Komisi V DPR RI, jumlah pemudik pada tahun 2026 tercatat sebesar 147,50 juta orang, mengalami penurunan 4,57 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 154,62 juta orang. “Penurunan mobilitas ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang nanti akan dijelaskan oleh pemerintah,” ujar Lasarus.
Ia juga menyoroti penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026. Berdasarkan data Korlantas Polri dalam Operasi Ketupat 2026 pada 13–25 Maret, jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 2.727 kejadian, turun 5,3 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.880 kejadian.
Sementara itu, data Kementerian Perhubungan pada periode H-8 hingga H+8 Lebaran mencatat 3.517 kasus kecelakaan pada tahun 2026, turun 6,31 persen dibandingkan 3.754 kasus pada tahun sebelumnya. “Bolehlah kita tepuk tangan untuk pemerintah. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras di lapangan, bahkan rela tidak merayakan hari kemenangan bersama keluarga,” kata Lasarus.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, Basarnas, dan BMKG.
Namun demikian, Komisi V menilai masih terdapat catatan penting, khususnya terkait perbedaan data antar instansi. Lasarus menekankan perlunya penyatuan data agar evaluasi dan pengambilan kebijakan ke depan menjadi lebih akurat.
“Ke depan, kami mendorong agar data mudik dan balik Lebaran disajikan dalam satu data nasional yang disepakati bersama, termasuk keseragaman rentang waktu pengambilan data,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini penting karena kinerja penanganan mudik merupakan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan Kementerian Perhubungan sebagai leading sector yang mendapat penugasan langsung dari Presiden.
Komisi V, lanjut Lasarus, meminta pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi dan soliditas antar lembaga guna mempertahankan bahkan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mudik pada tahun-tahun mendatang, termasuk dalam menghadapi periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). (ssb/aha)
