//
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Kota Bogor dalam rangka peninjauan langsung terkait permasalahan perlintasan sebidang.|Foto : Arm/Andri
PARLEMENTARIA, Bogor — Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dalam rangka peninjauan langsung terkait permasalahan perlintasan sebidang pada Jumat (12/6/2026). Pada kunjungan tersebut, komisi V meninjau langsung kondisi perlintasan sebidang yang ada di stasuin besar bogor bersama Wakil Walikota Bogor, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum dan PT. KAI. Komisi V menilai pentingnya roadmap penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah secara terukur, terencana dan berkelanjutan.
Hal ini diampaikan Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat memimpin Kunjungan Spesifik tersebut. Menurutnya, penyelesaian permasalahan perlintasan sebidang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam mengingat karakteristik setiap wilayah yang berbeda.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki roadmap yang jelas mengenai penyelesaian perlintasan sebidang ini. Jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia dan tentu tidak mungkin seluruhnya diselesaikan dengan pola yang sama. Harus ada kriteria yang jelas dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi,” ujar Hamka ketika ditemui Parlementaria setelah memimpin kunjungan tersebut.
Ia menjelaskan beberapa perlintasan sebidang bisa saja diselesaikan dengan pembangunan flyover ataupun underpass, namun lokasi lainnya membutuhkan alternatif penanganan yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun klasifikasi penanganan berdasarkan beberapa indikator seperti volume lalu lintas harian, intensitas perjalanan kereta api, serta tingkat resiko kecelakaan.
Hamka berharap roadmap nasional penanganan perlintasan sebidang dapat segera disusun sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman dan berkelanjutan bagi Masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V juga menerima paparan dari pemangku kepentingan yang hadir guna menerima masukan dan data sebagai bahan bagi Komisi V DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan pertemuan tersebut, Hamka menilai pemerintah sudah menunjukan kemajuan yang positif dalam upaya mempercepat penanganan perlintasan kereta, namun ia mengingatkan bahwa ini masih dalam jangka pendek perlu diperkuat dengan perencanaan jangka Panjang agar penyelesaian tidak hanya bersifat reaktif.
“Respon pemerintah sudah baik dan berbagai langkah jangka pendek sudah berjalan. Tetapi yang juga penting adalah bagaimana konsep jangka panjangnya. Harus ada konsistensi dan arah yang jelas sehingga penanganan perlintasan sebidang tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan atau kecelakaan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. (arm/aha)
