Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi, Furtasan menyampaikan bahwa persoalan pendidikan tinggi tidak hanya berkutat pada relasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, tetapi juga kondisi internal di kalangan PTS itu sendiri.

Ia mengungkapkan, di lapangan terdapat kecenderungan sejumlah PTS menurunkan biaya pendidikan demi menarik minat mahasiswa baru. Strategi tersebut dinilai berisiko menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada mutu pendidikan.

“Bukan hanya PTN dan PTS, tapi antar PTS juga terjadi persaingan. Ada kecenderungan menurunkan biaya untuk menarik mahasiswa, padahal kalau itu dilakukan terus-menerus justru bisa memperburuk kondisi,” ujar Furtasan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, terutama bagi PTS dengan kapasitas terbatas. Ia menilai diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara akses pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain menyoroti persaingan antar PTS, Furtasan juga menyinggung mekanisme jalur seleksi dalam SPMB, khususnya jalur prestasi. Ia menilai jalur tersebut masih menyisakan potensi bias yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Furtasan mengungkapkan adanya indikasi praktik manipulasi nilai sejak di tingkat sekolah, yang bertujuan untuk mempermudah akses melalui jalur undangan ke perguruan tinggi. Hal ini dinilai dapat mengurangi objektivitas dalam proses seleksi.

“Kalau kita ingin melihat kemampuan yang sesungguhnya, jalur tes lebih mencerminkan kondisi riil. Sementara jalur prestasi di lapangan ada potensi bias, bahkan sejak di sekolah,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menambahkan bahwa Panja SPMB Komisi X DPR RI saat ini tengah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan sistem seleksi mahasiswa baru. Berbagai temuan di lapangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.

Furtasan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal proses evaluasi tersebut agar sistem penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkualitas. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh.

“Kita ingin sistem ini sehat, baik dalam persaingan antar perguruan tinggi maupun dalam proses seleksinya,” pungkasnya. (fa/rdn)