Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Sidoarjo, Jawa Timur.
PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Komisi I DPR RI menekankan pentingnya dukungan politik anggaran yang berkelanjutan dalam mendukung kesiapan penerbang TNI Angkatan Laut saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan bahwa penguatan pertahanan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga harus diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai dan konsisten dari tahun ke tahun.
“Tidak hanya berbicara tentang dukungan kebijakan saja, tapi dukungan politik anggaran juga penting. Karena setiap penerbang dalam jangka waktu tertentu harus mengikuti sertifikasi, pelatihan, bahkan sertifikasi internasional, yang semuanya membutuhkan anggaran,” ujar Desy.
Ia juga menyoroti kondisi alutsista di Puspenerbal yang masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan operasional. Sebagai contoh, dari satu jenis pesawat dengan total enam unit, hanya dua yang dinyatakan laik terbang, sementara empat lainnya masih dalam proses perawatan (in-service).
Menurutnya, proses perawatan tersebut harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu kesiapan operasional penerbang. Oleh karena itu, dukungan anggaran menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan perawatan alutsista.
Desy menambahkan, rencana strategis (renstra) yang telah disusun oleh Puspenerbal perlu mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPR RI dan terus diingatkan kepada pemerintah, termasuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).
“Renstra yang sudah dibuat harus kita dukung dan terus kita ingatkan agar menjadi catatan penting, terutama terkait kebutuhan anggaran yang harus sustain,” tegasnya.
Ia berharap, dengan dukungan anggaran yang berkelanjutan, kesiapan penerbang dan alutsista TNI AL dapat semakin optimal, sehingga mampu menciptakan kekuatan pertahanan yang prima dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (est/aha)