Pencarian Lanjutan

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.

Kejar Ketertinggalan Pembangunan, Daerah Kepulauan Butuh Dukungan Fiskal Khusus dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus negara agar tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah nonkepulauan. Menurutnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan jauh lebih tinggi, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Kunjungi BKHIT Banten, Komisi IV Soroti Peran Barantin di Gerbang Negara

PARLEMENTARIA, Tangerang - Peran Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai garda terdepan di pintu masuk negara menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Melalui kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten, Satuan Pelayanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Komisi IV ingin memastikan sistem karantina mampu menghadapi berbagai ancaman biologis yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.

IKK Tidak Cukup Jawab Tantangan Pembangunan di Daerah Kepulauan, Perlu Pendekatan Lebih Riil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memerlukan tata kelola yang berbeda dengan daerah daratan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan aspek implementasi, pemeliharaan, hingga pengawasan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat dalam perdagangan karbon.

Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka bakar. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong evaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Minta Pemeliharaan Sekolah Rakyat Ditangani Khusus, Ahmad Safei: Proses Belajar Harus Tetap Jadi Prioritas

Darori Wonodipuro Ingatkan Ancaman Hama dan Penyakit dari Lalu Lintas Komoditas

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyatakan Badan Karantina Indonesia (Barantin) memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi Indonesia dari ancaman masuknya hama dan penyakit. Ancaman tersebut dapat datang melalui lalu lintas komoditas antarnegara yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia.

Netty Prasetiyani: Kebijakan MBG Harus Terdokumentasi Resmi, Bukan Instruksi Verbal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebijakan, arahan, maupun petunjuk teknis program tersebut dinilai harus dituangkan dalam dokumen resmi agar memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan sekaligus mencegah terjadinya multitafsir.

Herman Khaeron Soroti Hilangnya Revitalisasi Pasar dan Pendampingan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Kementerian Perdagangan untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar rakyat dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah yang selama ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pedagang pasar dan pelaku UMKM di daerah.a

Mufti An'am: UMKM Gulung Tikar Bukan karena Kalah Mutu, tapi Banjir Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am meminta Kementerian Perdagangan memperkuat pengamanan pasar dalam negeri agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah derasnya arus barang impor.

Ade Rezki: Penguatan Anggaran KP2MI Penting untuk Optimalkan Pelindungan PMI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di tengah keterbatasan anggaran kementerian.

Firman Soebagyo Tegaskan Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas Carbon Trading

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa perdagangan karbon (carbon trading) tidak boleh menggeser tujuan utama pengelolaan hutan, yakni menjaga kelestarian ekosistem. Menurutnya, aspek pengawasan, pemetaan kawasan, hingga perlindungan investasi harus diatur secara matang agar implementasi perdagangan karbon tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan hutan.

Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja serta mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antarlembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.