Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja serta mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antarlembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Apresiasi tersebut disampaikan Yahya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Yahya menilai pemulangan PMI nonprosedural yang menjadi korban TPPO di Kamboja merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah mengevakuasi PMI nonprosedural dari Libya yang berada dalam situasi konflik.

"Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja yang berasal dari Kalimantan Tengah," ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, keberhasilan evakuasi PMI dari Libya tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"Apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana," katanya.

Selain mengapresiasi upaya perlindungan terhadap pekerja migran, Yahya juga memberikan penghargaan atas capaian KP2MI yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya. Menurutnya, raihan tersebut mencerminkan tata kelola keuangan kementerian yang akuntabel dan terus mengalami perbaikan.

"Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali," ucapnya.

Yahya berharap sinergi antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri terus diperkuat agar perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia semakin optimal, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan PMI nonprosedural. Ia menegaskan, kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk memastikan negara hadir melindungi setiap warga negara Indonesia di mana pun berada. (als/ssb)