Pencarian Lanjutan

Netty Prasetiyani Dorong Pengawasan Kosmetik Ilegal Diperketat hingga Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai temuan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan peredaran kosmetik sekaligus meningkatkan literasi masyarakat sebagai konsumen.

17 Juli 2026

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat penyebaran informasi mengenai peluang kerja di luar negeri. Ia menilai hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara tujuan, kebutuhan tenaga kerja, hingga besaran penghasilan yang dapat diperoleh. Menurutnya, informasi yang akurat akan membantu calon pekerja migran Indonesia (PMI) memilih jalur penempatan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menutup berbagai celah yang masih dimanfaatkan untuk memberangkatkan pekerja migran secara ilegal, karena kondisi tersebut kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Pellindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

Soroti Kesiapan Sekolah Rakyat Semarang, Ahmad Safei: Program Baik, Tapi Jangan Terburu-buru

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Soroti Kesiapan Sekolah Rakyat Semarang, Ahmad Safei: Program Baik, Tapi Jangan Terburu-buru

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei menilai pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Semarang, Jawa Tengah, secara umum menunjukkan progres yang baik. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

Politik dan Keamanan

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan The 17th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus pada 22 Juli 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antarparlemen ASEAN tersebut diselenggarakan secara virtual.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan17 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup menyederhanakan proses perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasalnya, penyederhanaan tersebut diperlukan untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, berbagai modus penyalahgunaan subsidi energi terus berkembang sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih efektif.

Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengusulkan penerapan skema reward dan punishment bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas tata kelola sampah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah.

Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus