Pencarian Lanjutan

Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

17 Juli 2026

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi.

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama.

BRIN Perlu Optimalkan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Riset Prioritas Nasional

Kesejahteraan Rakyat

BRIN Perlu Optimalkan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Riset Prioritas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan riset dinilai perlu dioptimalkan agar mampu memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dukungan pendanaan tersebut juga perlu diarahkan pada agenda riset yang menjadi prioritas nasional sehingga hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok memaksimalkan potensi produk unggulan daerah sebagai bagian dari diplomasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu potensi yang disorotinya adalah Belimbing Depok yang selama ini dikenal sebagai ikon kota.

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal ini ditujukan guna memperoleh masukan yang komprehensif terhadap substansi regulasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas investasi di sejumlah wilayah yang kerap beririsan dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh mengatakan BKSAP Day menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diplomasi internasional. Melalui forum tersebut, BKSAP turut menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai kota di luar negeri, termasuk dalam penjajakan kerja sama sister city.

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

Desak Regulasi Turunan Carbon Trading, Firman Soebagyo: Jangan Sampai Rugikan Rakyat

Desak Regulasi Turunan Carbon Trading, Firman Soebagyo: Jangan Sampai Rugikan Rakyat

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa implementasi perdagangan karbon (carbon trading) dan ekonomi karbon harus dibangun di atas regulasi yang jelas agar tidak memicu sengketa maupun merugikan masyarakat.

Abdul Kharis: Fasilitas Laboratorium Karantina Harus Naik Kelas

Abdul Kharis: Fasilitas Laboratorium Karantina Harus Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis mendorong penguatan fasilitas laboratorium Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna meningkatkan kualitas layanan sertifikasi komoditas ekspor dan impor. Dukungan tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki kapasitas pengujian laboratorium yang memenuhi standar negara tujuan ekspor sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

PARLEMENTARIA, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perkembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata