Pencarian Lanjutan

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang atau resettlement 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat.

9 Juni 2026

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – DPR RI mendorong Indonesia segera memiliki regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang komprehensif sekaligus memperkuat peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari berbagai risiko teknologi.

BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga eks Blang Lancang Rancong, Lhokseumawe, Aceh dan PT Pertamina yang telah berlangsung lebih dari lima dekade kini memasuki babak baru. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai keterlibatan Danantara menjadi faktor penting untuk membuka jalan keluar atas persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Proses aksesi Indonesia menuju Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dikawal DPR RI. Keanggotaan OECD dinilai tidak hanya akan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, hingga daya saing ekonomi nasional.

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement) masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi NAD, harus segera memperoleh penyelesaian setelah tertunda selama lebih dari 50 tahun.

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

PARLEMENTARIA, Riau – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan kesiapan BKSAP untuk membantu mempromosikan potensi unggulan Provinsi Riau kepada investor global. Hal ini guna mendukung percepatan hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mendorong agar kebijakan ketahanan pangan nasional dibangun melalui pendekatan yang memberikan insentif kepada petani dan masyarakat. Sehingga, kebijakan tersebut bukan semata-mata melalui pembatasan pemanfaatan lahan atau pendekatan yang bersifat memaksa.

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif. Karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menilai perguruan tinggi di Riau perlu memperkuat promosi keunggulannya agar semakin dikenal dan memiliki daya saing global yang lebih kuat. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir, termasuk kepastian tata kelola lahan untuk mendukung sektor strategis.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar industri, terutama skala kecil dan menengah, tidak menanggung dampak ekonomi secara sendiri di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik.

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota di Kalimantan difokuskan pada penguatan karakteristik dan substansi masing-masing daerah. Kelima belas RUU tersebut khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.