Pencarian Lanjutan

Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Namun, melalui fungsi pengawasan, Komisi X mengingatkan agar capaian tata kelola di tingkat pusat diikuti dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kerja BPS di daerah demi menjaga kualitas layanan statistik nasional.

Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa

Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola dan pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, serta memperluas diplomasi budaya Indonesia.

Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif

Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel meminta Kementerian Kebudayaan mempercepat revitalisasi taman budaya di berbagai daerah. Menurutnya, taman budaya tidak cukup hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga harus dihidupkan melalui program yang berkelanjutan agar menjadi pusat aktivitas seni, pelestarian budaya, sekaligus penggerak ekonomi para pelaku budaya.

Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional

Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyederhanakan birokrasi penelitian serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar tambahan anggaran riset yang disiapkan pemerintah mampu menghasilkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.

Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah

Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan mobil dan motor perpustakaan keliling. Pasalnya, masih ditemukan kendaraan bantuan yang tidak lagi beroperasi setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga tujuan meningkatkan budaya baca masyarakat belum tercapai secara optimal.

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperpanjang antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pembakaran yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan lembaga pendidikan.

Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Menurutnya, penyelenggaraan program perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang berorientasi pada keuntungan bisnis.

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat

Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan membenahi arah kebijakan pengalokasian anggaran dengan memprioritaskan aspek keselamatan penerbangan serta mencari solusi atas masih tingginya harga tiket pesawat domestik. Desakan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Hubud.

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi

Industri dan Pembangunan

Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah, mendorong Kementerian ESDM mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi menuju sistem merit, seiring besarnya kontribusi sektor energi terhadap kehidupan masyarakat. Dorongan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.