Pencarian Lanjutan

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan meminta dilakukan penelaahan ulang terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota yang tengah dibahas, khususnya terkait pengaturan potensi wilayah di Kalimantan. Menurutnya, banyak RUU kabupaten/kota yang memiliki deskripsi potensi daerah yang cenderung serupa, seperti sektor tambang, pertanian, dan perkebunan, tanpa adanya kekhususan yang menonjol antarwilayah.

9 Juni 2026

Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia

Isu Lainnya9 Juni 2026

Isu Lainnya

Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia

PARLEMENTARIA, Depok – Badan Keahlian (BKD) DPR RI dan Universitas Indonesia (UI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penyediaan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Penandatanganan dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Ruang Rapat Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai sejak usia dini melalui penanaman nilai integritas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang.

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian. Sembilan daerah tersebut meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Moratorium SPPG Baru Dorong Transformasi MBG Basis Dapur Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Pun, dirinya sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.

BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-21 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

News9 Juni 2026

News

BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-21 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

9 Juni 2026

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

Politik dan Keamanan8 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. Terutama terkait aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan dukungannya terhadap usulan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia. Serta akan terus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Dalam sambutannya, Nurdin menjelaskan bahwa RDPU tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan para pemerhati konservasi alam Sulawesi Selatan terkait moratorium pabrik semen dan kesiapan wilayah dalam menghadapi rencana pembangunan industri semen.