Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Namun, melalui fungsi pengawasan, Komisi X mengingatkan agar capaian tata kelola di tingkat pusat diikuti dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kerja BPS di daerah demi menjaga kualitas layanan statistik nasional.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menilai sederet capaian BPS, mulai dari opini WTP, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,31, hingga nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mencerminkan pengelolaan kelembagaan yang semakin baik.

"Setelah melihat apa yang disampaikan, opini BPK selama 10 tahun berturut-turut luar biasa. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi 91,31 dan penilaian SAKIP juga baik. Ini pertanda keberhasilan BPS," ujar Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Meski demikian, politisi Fraksi PKB itu menilai keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan hingga ke daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X, masih terdapat kantor BPS kabupaten/kota yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana sehingga berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas statistik.

"Keberhasilan ini kelihatannya moncer di pusat. Tapi kalau kami ke daerah, ke Sulawesi Selatan, ke Papua, masih ada BPS yang sangat minim infrastrukturnya," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu.

Andi mencontohkan kondisi BPS Kabupaten Maros yang masih kekurangan perangkat kerja. Menurutnya, kantor tersebut bahkan mengajukan permohonan bantuan pengadaan komputer dan meja kerja untuk mendukung operasional sehari-hari.

"Maros mengajukan kepada saya 10 komputer. Bahkan dua meja pun belum punya. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama," katanya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan masih terdapat kantor BPS di sejumlah wilayah, khususnya di Papua, yang belum memiliki gedung kantor yang representatif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera menjadi perhatian pemerintah agar kualitas pelayanan statistik tidak mengalami kesenjangan antardaerah.

"Jangan sampai di pusat sudah sangat baik, tetapi di daerah masih ada kabupaten yang belum memiliki kantor yang memadai. Keberhasilan itu harus serentak, baik di pusat maupun di daerah," tegasnya.

Karena itu, Andi berharap peningkatan tata kelola BPS yang tercermin dalam berbagai indikator nasional dibarengi dengan penguatan infrastruktur, sarana, dan fasilitas kerja di seluruh daerah. Menurutnya, pemerataan dukungan tersebut menjadi faktor penting untuk menghasilkan data statistik yang semakin akurat, berkualitas, dan mampu mendukung perumusan kebijakan nasional.

Di akhir penyampaiannya, Andi menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI terkait LKPP APBN Tahun Anggaran 2025, seraya berharap berbagai catatan mengenai penguatan kelembagaan dan infrastruktur BPS di daerah dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran pada tahun-tahun mendatang. (fa/ssb)