//
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly. Foto: Tari/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Tragedi ini ia nilai sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.
“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, masih menghadapi kenyataan miris: banyak bangunannya tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.
Pria yang kerap disapa Amure menilai bahwa perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal. Selama ini, bantuan yang diberikan cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.
“Robohnya musala di Al-Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan,” tegasnya.
Untuk itu, Amure mendorong Kemenag untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, khususnya yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal.
Ia juga mendorong revitalisasi program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik, serta penguatan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Amure menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan kebijakan dan penganggaran guna peningkatan kualitas infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Saya berharap musibah ini menjadi momen refleksi nasional dan titik balik untuk perubahan kebijakan yang lebih serius terhadap keselamatan para santri dan keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” tutupnya. •rdn
