Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperpanjang antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager Marketing Operation Region (MOR) I–VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga, stok berbagai jenis BBM di seluruh terminal dan depot nasional berada pada tingkat yang memadai. Sebab itu, masyarakat diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi," ujar Bambang kepada Parlementaria.

Ia pun menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026. Komisi XII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal komitmen pemerintah tersebut agar masyarakat tetap memperoleh kepastian akses terhadap energi bersubsidi.

"BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap memberi perhatian serius terhadap antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil rapat, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. 

Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang membeli untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang tidak berhak. Demi mengatasi persoalan tersebut, Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan distribusi BBM dengan menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mempercepat penyaluran dari terminal BBM ke SPBU agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah, masih dalam kondisi aman. Menurutnya, kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah wilayah mencapai sekitar 10 hingga 15 persen sehingga berdampak pada meningkatnya antrean, terutama di jalur logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Pun, ia menambahkan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus melakukan normalisasi distribusi sekaligus memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi melalui operasi lapangan dan penindakan bersama aparat penegak hukum.

"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan," ujar Wahyudi.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup. Menurutnya, perusahaan telah menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU untuk mempercepat penyaluran energi kepada masyarakat.

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi saat ini bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada percepatan distribusi hingga ke SPBU. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah bersama DPR berharap pelayanan distribusi BBM segera kembali normal sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa kendala. (bit/um)