//
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson, dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mentari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar lebih berkaitan dengan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu.
“Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari, tetapi untuk di Makassar memang kemarin sama kemarin dulu mengalami masalah. Tapi hari ini sudah membaik, karena juga sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana. Karena tadi sudah saya telepon langsung direktur yang Pertamina Patra Niaga yang bidang BBM,” ujar Ramson kepada Parlementaria saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ramson menjelaskan, keterlambatan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stok di sejumlah titik distribusi sempat menipis. Khusus Makassar, kondisi tersebut mulai membaik setelah kapal pembawa pasokan BBM merapat di pelabuhan setempat.
Selain faktor distribusi, Ramson menyebut terjadi perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan mengikuti mekanisme pasar global. Lonjakan permintaan secara tiba-tiba di sejumlah SPBU membuat stok Pertalite lebih cepat terkuras sebelum pasokan berikutnya tiba.
Karena itu, Ramson mendorong BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran Pertalite di lapangan bersama Pertamina. Ia menilai pengawasan diperlukan agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.
“Memang sistem kontrolnya ini BPH Migas juga harus lebih ketat mengontrol langsung di lapangan agar SPBU-SPBU itu bisa menjaga agar Pertalite itu jangan untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang memang bukan levelnya Pertalite. Jadi yang tingkat ekonominya sudah bagus, apalagi dari CC kendaraannya itu harus dibuat sistem kontrolnya oleh BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina sebagai operator,” tegasnya.
Ramson juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat manajemen armada transporter menuju SPBU yang mengalami penipisan stok. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat yang mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak beralih ke Pertalite ketika harga Pertamax meningkat.
“Jadi kalau ada kenaikan Pertamax yang tidak berhak secara moral untuk membeli Pertalite, dia jangan beli Pertalite tetap aja bertahan di Pertamax. Memang harganya jadi lebih tinggi karena kenaikan di pasar global,” tambahnya.
Sementara itu, Ramson menyebut ketersediaan Bio Solar (B40) juga dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi kelapa sawit nasional sekitar 58 juta ton per tahun masih mencukupi kebutuhan bahan baku FAME yang disebutnya sekitar 20 juta ton untuk campuran biodiesel. Dengan demikian, persoalan yang terjadi di lapangan lebih berkaitan dengan kecepatan distribusi ke SPBU.
Ia turut menyoroti kondisi struktural sektor minyak nasional, yakni lifting minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari yang masih berada di bawah konsumsi domestik sekitar 1,5 juta barel per hari. Menurutnya, kondisi tersebut turut membuat harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti fluktuasi harga pasar global.
Sebagai informasi, kelangkaan BBM di Makassar sebelumnya berdampak pada sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, termasuk penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi serta pembelajaran daring dan kerja dari rumah bagi ASN. Komisi XII DPR RI menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah terdampak. (Ndy/um)
