Pencarian Lanjutan

Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2025. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot, M.M. di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.

16 Juli 2026

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pengukuran dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan literasi masyarakat dalam evaluasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tingginya realisasi anggaran dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan jika tidak disertai bukti peningkatan kualitas literasi nasional.

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, mekanisme efisiensi anggaran yang berlaku di lingkungan pemerintah, menyusul pertanyaan reporter soal potensi pemangkasan anggaran Kementerian ESDM pada masa pemerintahan mendatang. Penjelasan itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM

Industri dan Pembangunan

Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta penjelasan Kementerian ESDM soal subsektor yang menjadi sumber temuan material dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025. Permintaan itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Kamis (16/7/2026).

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhasil melampaui target sasaran strategis serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia meminta LKPP terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya agar pelaku UMKM benar-benar menjadi penerima manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

Politik dan Keamanan

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu memperkuat perannya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pasalnya, keberadaan LPSK tidak boleh kalah dibandingkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), terlebih setelah penguatan regulasi melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal.

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai Komisi XII DPR menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP Flores.

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter

Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kelulusan. Kepastian tersebut dinilai penting agar para calon dokter tidak terus berada dalam ketidakpastian akibat persoalan administrasi.

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa