E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|UMKM|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|PHK|layanan kesehatan|Perguruan Tinggi|PTN|Anggaran|RUU HPI|Ekonomi
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 71%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|UMKM|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|PHK|layanan kesehatan|Perguruan Tinggi|PTN|Anggaran|RUU HPI|Ekonomi
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 71%
Angin: 6 km/h

Pencarian Lanjutan

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan
Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan
Politik dan Keamanan8 Juni 2026
Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.

8 Juni 2026
Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah
Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah
Kesejahteraan Rakyat8 Juni 2026
Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah
Kesejahteraan Rakyat
Irma Suryani Soroti Tata Kelola Ujikom Dokter, Desak Evaluasi FK Berkualitas Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani  menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) atau uji kompetensi dokter. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium Dokter Indonesia, dan Ketua Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Irma menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan kedokteran dan sistem uji kompetensi nasional.

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM
Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM
Politik dan Keamanan8 Juni 2026
Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM
Politik dan Keamanan
Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia
Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia
Industri dan Pembangunan
Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara - Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi  Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
Politik dan Keamanan8 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara
Politik dan Keamanan
DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai
I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai
Industri dan Pembangunan
I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaring masukkan dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang digodok oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan DPR RI.

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026).

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat
Industri dan Pembangunan
Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Kawal UU Pesantren, Cucun Dorong Lompatan Besar Pendidikan Santri di Tingkat Global
Kawal UU Pesantren, Cucun Dorong Lompatan Besar Pendidikan Santri di Tingkat Global
Kesejahteraan Rakyat8 Juni 2026
Kawal UU Pesantren, Cucun Dorong Lompatan Besar Pendidikan Santri di Tingkat Global
Kesejahteraan Rakyat
Kawal UU Pesantren, Cucun Dorong Lompatan Besar Pendidikan Santri di Tingkat Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam talkshow panel bersama Keluarga Alumni Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026).

Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman
Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman
Industri dan Pembangunan
Pelaku Industri Harus Kompak Rumuskan Masukan untuk Revisi UU Perfilman

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII Samuel JD Wattimena menyoroti beragamnya masukan dari para pemangku kepentingan industri perfilman yang dinilai saling tumpang tindih. Ia mendesak seluruh pelaku industri untuk bersatu merumuskan gagasan terpadu yang pasti terkait revisi Undang-Undang Perfilman.

Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan
Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan
Industri dan Pembangunan8 Juni 2026
Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan
Industri dan Pembangunan
Endang Setyawati Dorong Riset Benih Unggul Spesifik Lokasi di RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong penguatan riset benih unggul spesifik lokasi dalam RUU Pangan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (5/6/2026).

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan
Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan
Politik dan Keamanan7 Juni 2026
Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan
Politik dan Keamanan
Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan
Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan
Politik dan Keamanan7 Juni 2026
Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan
Politik dan Keamanan
Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Marlyn Maisarah mengungkapkan, kesetaraan gender di lingkungan Parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Demikian disampaikannya di sela-sela Sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians, di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026) lalu.

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi
Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi
Politik dan Keamanan7 Juni 2026
Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi
Politik dan Keamanan
Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.

Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional
Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional
Industri dan Pembangunan7 Juni 2026
Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional
Industri dan Pembangunan
Komisi VII: Valuasi Kekayaan Intelektual Krusial bagi Industri Animasi Nasional

PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan mekanisme valuasi kekayaan intelektual (intellectual property/IP) dinilai menjadi langkah krusial untuk membuka akses pembiayaan industri animasi nasional. Tanpa sistem penilaian yang terukur, karya kreatif masih sulit diterima sebagai aset bernilai ekonomi oleh lembaga pembiayaan.

Sebelumnya56 / 891Halaman 56 dari 891Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(959)
  • Industri dan Pembangunan(3383)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3388)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4146)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
8 Juni 2026
7 Juni 2026
7 Juni 2026
7 Juni 2026
7 Juni 2026