Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pengukuran dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan literasi masyarakat dalam evaluasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tingginya realisasi anggaran dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan jika tidak disertai bukti peningkatan kualitas literasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ledia mengapresiasi capaian Perpusnas yang kembali meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya serta realisasi anggaran yang mencapai 98,93 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tata kelola administrasi dan keuangan yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran harus sejalan dengan pencapaian tujuan utama Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat.

“WTP itu kaitannya dengan administrasi dan keuangan, dilakukan dengan baik. Tetapi ada persoalan-persoalan yang belum terjawab terkait tugas yang diamanahkan kepada Perpustakaan Nasional berkaitan dengan literasi,” ujar Ledia.

Dalam fungsi pengawasannya, Komisi X menilai Perpusnas perlu menyusun data longitudinal mengenai perkembangan indeks literasi dari tahun ke tahun. Data tersebut dinilai penting untuk mengukur hubungan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan kebutuhan anggaran di masa mendatang.

“Ketika kita mampu menyajikan bahwa untuk menaikkan satu poin indeks literasi itu berapa sesungguhnya kebutuhan anggarannya, apa yang harus disiapkan, berapa yang harus disiapkan, itu menjadi sebuah tawaran kepada pemerintah pusat, mau maju atau tidak angka literasi kita,” jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Menurut Ledia, tuntutan terhadap Perpusnas untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat terus meningkat. Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, indikator capaian yang jelas dan terukur diperlukan sebagai dasar argumentasi dalam memperjuangkan penguatan anggaran.

“Tuntutan kepada Perpustakaan Nasional itu sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan dukungan yang memadai. Menurut kami, dukungannya yang kurang. Padahal tanpa kemampuan literasi yang baik, kita akan sangat sulit mendapatkan sumber daya manusia yang baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi kinerja anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga memperhatikan dampak nyata program terhadap peningkatan kualitas literasi masyarakat.

“Anggaran bukan sekadar tersedia, tetapi digunakan untuk mencapai tujuannya. Karena itu kita perlu melihat apakah ada pengaruh antara anggaran dengan ketercapaian literasi,” pungkasnya. (fa/ssb)