Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran yang cukup tinggi, termasuk di Kementerian Dalam Negeri yang mencapai sekitar 90,48 persen, harus diikuti dengan pelaksanaan program kerja yang semakin baik pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria usai memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Kepala BNPP, Ketua DKPP dan Kepala Otorita IKN dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

“Kita berterima kasih atas capaian penggunaan anggaran negara yang realisasinya cukup tinggi. Artinya anggarannya terserap dengan baik. Karena itu kami meminta agar program-program kerja pada tahun 2026 semakin baik dan dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama,” ujar Bahtra.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan setiap penggunaan anggaran negara harus tepat sasaran dan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Ia berharap pelaksanaan program pada tahun 2026 dapat lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Ini menggunakan anggaran negara. Jadi setiap penggunaan anggaran negara harus tepat sasaran dan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, terutama pada tahun 2025. Kita juga berharap di tahun 2026 ini bisa lebih maksimal lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” pesan Bahtra.

Adapun terkait peningkatan kualitas pelayanan, Bahtra mengatakan Mendagri terus melakukan pembinaan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, agar penggunaan anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

“Pak Mendagri terus melakukan pembinaan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, agar penggunaan anggaran yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo betul-betul hemat, tepat sasaran, sehingga penggunaannya bisa lebih maksimal lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bahtra menjelaskan rapat tersebut merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025. Ia bersyukur seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Hari ini kami rapat dengan Kemendagri, kemudian OIKN, dan juga DKPP dalam rangka evaluasi hasil program tahun 2025 beserta anggarannya. Alhamdulillah kita bersyukur seluruh mitra kerja mendapatkan opini WTP dari BPK,” terangnya.

Meski demikian, Bahtra menekankan setiap rekomendasi yang diberikan BPK RI harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing mitra kerja. “Tentu setiap rekomendasi dari BPK RI harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, OIKN, dan juga DKPP,” tegasnya. (pun/rdn)