Pencarian Lanjutan

Digelar Virtual, Pembahasan AIPA Caucus 2026 Tetap Berkualitas, Bahas Dinamika Geopolitik Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan DPR RI berkomitmen menyukseskan penyelenggaraan The 17th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus pada 22 Juli 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antarparlemen ASEAN tersebut diselenggarakan secara virtual.

17 Juli 2026

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Jadi Solusi Percepatn Pemerataan Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Taufan Pawe menilai pembentukan RUU tersebut harus menjadi momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup menyederhanakan proses perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasalnya, penyederhanaan tersebut diperlukan untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, berbagai modus penyalahgunaan subsidi energi terus berkembang sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih efektif.

Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Rokhmat Usulkan Skema Reward dan Punishment bagi Daerah dalam Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengusulkan penerapan skema reward dan punishment bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas tata kelola sampah sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

Totok Daryanto Ingatkan Risiko Fiskal Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta cadangan BBM nasional yang belum mencapai target ideal perlu menjadi perhatian pemerintah.

Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus

Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus "ambil jatah". Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi

Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi.

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

RUU Masyarakat Adat Harus Hadirkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan