Pencarian Lanjutan

Habib Aboe Dorong Belimbing Depok Jadi Ikon Diplomasi Daerah ke Internasional

PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok memaksimalkan potensi produk unggulan daerah sebagai bagian dari diplomasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu potensi yang disorotinya adalah Belimbing Depok yang selama ini dikenal sebagai ikon kota.

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

Perdalam Substansi, Baleg Libatkan Pelaku Usaha Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal ini ditujukan guna memperoleh masukan yang komprehensif terhadap substansi regulasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas investasi di sejumlah wilayah yang kerap beririsan dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

BKSAP Day: Upaya Parlemen Buka Jalan Diplomasi Daerah ke Panggung Internasional

PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh mengatakan BKSAP Day menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diplomasi internasional. Melalui forum tersebut, BKSAP turut menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai kota di luar negeri, termasuk dalam penjajakan kerja sama sister city.

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

Desak Regulasi Turunan Carbon Trading, Firman Soebagyo: Jangan Sampai Rugikan Rakyat

Industri dan Pembangunan

Desak Regulasi Turunan Carbon Trading, Firman Soebagyo: Jangan Sampai Rugikan Rakyat

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa implementasi perdagangan karbon (carbon trading) dan ekonomi karbon harus dibangun di atas regulasi yang jelas agar tidak memicu sengketa maupun merugikan masyarakat.

Abdul Kharis: Fasilitas Laboratorium Karantina Harus Naik Kelas

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Abdul Kharis: Fasilitas Laboratorium Karantina Harus Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis mendorong penguatan fasilitas laboratorium Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna meningkatkan kualitas layanan sertifikasi komoditas ekspor dan impor. Dukungan tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki kapasitas pengujian laboratorium yang memenuhi standar negara tujuan ekspor sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Serap Aspirasi Mahasiswa, Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Substansi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong BI Kalbar Perkuat Deteksi Dini Ekonomi dan Pembinaan UMKM

PARLEMENTARIA, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perkembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Orientasi RUU Masyarakat Hukum Adat Tidak Boleh Bergeser Jadi Perlindungan Investasi Semata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi. Dia menekankan bahwa negara wajib menempatkan hak-hak masyarakat adat di atas kepentingan bisnis.

Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional

Ekonomi dan Keuangan

Groundbreaking PSN Masela Senilai Rp355 Triliun Tonggak Baru Kedaulatan Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan nilai investasi sekitar Rp355 triliun. Menurutnya, proyek tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal

Andi Muawiyah: Prestasi BPS Patut Diapresiasi, Tapi Fasilitas Daerah Masih Tertinggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Namun, melalui fungsi pengawasan, Komisi X mengingatkan agar capaian tata kelola di tingkat pusat diikuti dengan pemerataan infrastruktur dan fasilitas kerja BPS di daerah demi menjaga kualitas layanan statistik nasional.

Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa

Hetifah: Kebudayaan Jangan Berhenti di Pelestarian, Harus Perkuat Karakter Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola dan pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, serta memperluas diplomasi budaya Indonesia.

Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif

Once Mekel Minta Taman Budaya Jadi Pusat Aktivitas Seni dan Penggerak Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel meminta Kementerian Kebudayaan mempercepat revitalisasi taman budaya di berbagai daerah. Menurutnya, taman budaya tidak cukup hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga harus dihidupkan melalui program yang berkelanjutan agar menjadi pusat aktivitas seni, pelestarian budaya, sekaligus penggerak ekonomi para pelaku budaya.

Karmila Sari Dorong BRIN Jadi Pusat Kolaborasi Riset Nasional