BKSAP Siap Jembatani Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan Depok Lama Heritage

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

"Sebetulnya Depok ini ternyata adalah bagian dari diplomasi yang bisa kita kedepankan dengan negara Belanda, karena ternyata memang ada keturunan Belanda yang masih menetap di Kota Depok. Ada 12 keluarga dari keturunan Belanda dan sampai sekarang adat istiadat dan budayanya juga masih terjaga dengan baik. Ini nanti bisa menjadi diplomasi kita dengan salah satunya adalah negara Belanda," ujar Husein usai menghadiri BKSAP Day di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Depok telah meminta saran sekaligus dukungan BKSAP untuk menjembatani komunikasi dengan sejumlah kota di Belanda. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjalin kerja sama antarkota (sister city) yang diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi sejarah dan budaya yang dimiliki Kota Depok.

"Pemerintah Kota Depok meminta kami, meminta saran dan juga meminta bantuan untuk bisa menyambungkan antara Kota Depok dan juga beberapa kota-kota di Belanda sebagai sister city-nya mereka, karena memang di sini ada yang mereka sebut Kaum Depok yang dulunya kita biasa sebut adalah Bule Depok. Nah, ini menjadi keinginan dari Pemerintah Kota Depok sendiri untuk betul-betul bisa menjalin kerja sama dengan kota-kota yang ada di Belanda," jelas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Husein menambahkan, upaya membangun kerja sama sister city sebelumnya sempat menghadapi sejumlah tantangan, terutama birokrasi yang panjang. Namun, menurutnya, kondisi tersebut kini mulai membaik sehingga peluang realisasi kerja sama menjadi semakin besar.

"Memang di beberapa kota kabupaten ada kendala karena birokrasi yang panjang. Ada juga kendala yang memang tidak ada kecocokan atau tidak adanya kesamaan antara dua kota di dua negara yang berbeda. Namun pada kasus Depok memang kendalanya lebih kepada birokrasi, dan sekarang birokrasinya sudah mulai lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi. Jadi harapannya ini supaya bisa cepat terealisasi dan mereka juga optimistis bahwa ini akan bisa lebih cepat lagi direalisasikan dengan birokrasi yang sekarang," pungkasnya. (syn/rdn)