AMDAL

4 artikel dengan tag ini

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Industri dan Pembangunan20 Oktober 2026

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara.

20 Oktober 2026

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Industri dan Pembangunan20 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Minta Izin Amdal dan UKL-UPL Disederhanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup menyederhanakan proses perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasalnya, penyederhanaan tersebut diperlukan untuk mempercepat investasi dan membuka lapangan kerja, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Konsisten Kawal Terus Moratorium Pembangunan Pabrik Semen di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan dukungannya terhadap usulan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia. Serta akan terus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Dalam sambutannya, Nurdin menjelaskan bahwa RDPU tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan para pemerhati konservasi alam Sulawesi Selatan terkait moratorium pabrik semen dan kesiapan wilayah dalam menghadapi rencana pembangunan industri semen.