Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan7 Juni 2026

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Politik dan Keamanan6 Juni 2026

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Ateng Sutisna Soroti Risiko Inefisiensi Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi

Ateng Sutisna Soroti Risiko Inefisiensi Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Konsolidasi kawasan industri BUMN ke dalam Holding Kawasan Industri Indonesia dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat agenda hilirisasi mineral, pengembangan industri berbasis energi, dan peningkatan investasi manufaktur bernilai tambah. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan agar pembentukan holding di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak justru memunculkan inefisiensi baru yang membebani negara.

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)

Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Hapus Dikotomi PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR mendorong pemerintah menghapus dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menilai keberadaan PTS sangat strategis karena menampung lebih dari separuh mahasiswa Indonesia, sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutannya.

Ateng: Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Sawah

Ateng: Pemulihan Bendung Cariang Diharapkan Kembalikan Pasokan Air Ribuan Sawah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemulihan Bendung Cariang di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat, diharapkan dapat mengembalikan pasokan air bagi sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare lahan pertanian yang terdampak sejak bendungan mengalami kerusakan pada 2021. Selama beberapa tahun terakhir, terganggunya jaringan irigasi disebut memengaruhi produktivitas pertanian dan menambah beban biaya petani di sejumlah wilayah.

Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran

Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar upaya pengurangan risiko kecelakaan dapat berjalan optimal. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi kereta, penguatan aspek keselamatan disebut perlu menjadi prioritas, termasuk melalui optimalisasi penutupan perlintasan, pemasangan palang pintu, maupun pembangunan flyover dan underpass.

Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Komisi V: Integrasi Persinyalan Jadi Sorotan Pascakecelakaan Kereta di Bekasi Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sistem persinyalan kereta api yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dalam aspek keselamatan perkeretaapian nasional. Temuan awal pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan sistem persinyalan yang berpotensi memengaruhi keamanan operasional perjalanan kereta.

Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN

Sudjatmiko: Pengembangan Transportasi Nasional Tidak Bisa Hanya Bertumpu APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbatasan anggaran pemerintah pada 2026 dinilai perlu direspons dengan penguatan kolaborasi bersama sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional. Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Puan Maharani Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Strategis Pengendalian Karhutla