E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|RAPBN 2027|Haji|Pendidikan|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|APBN|Ekonomi|RUU Migas|Anggaran|sekolah
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 66%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan
Politik dan Keamanan
Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.

16 Juli 2026
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Ledia Hanifa Minta Bantuan Mobil Perpustakaan Tak Berakhir Jadi Pajangan di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan mobil dan motor perpustakaan keliling. Pasalnya, masih ditemukan kendaraan bantuan yang tidak lagi beroperasi setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga tujuan meningkatkan budaya baca masyarakat belum tercapai secara optimal.

Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
Industri dan Pembangunan
Komisi XII Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperpanjang antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah
Politik dan Keamanan
Rofik Hananto Desak Usut Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus pembakaran yang menimpa seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan lembaga pendidikan.

Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial
Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial
Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026
Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial
Kesejahteraan Rakyat
Gamal Albinsaid Usul Dekomersialisasi MBG, Libatkan Pesantren dan Lembaga Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun kembali skema operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih berorientasi sosial. Menurutnya, penyelenggaraan program perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menjadi ruang yang berorientasi pada keuntungan bisnis.

Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026
Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Ekonomi dan Keuangan
Banggar Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah guna mempercepat pembangunan serta menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, efektivitas pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga harus memperhatikan belanja kementerian dan lembaga yang mengalir ke daerah.

Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat
Industri dan Pembangunan
Abdul Hadi Minta Ditjen Hubud Prioritaskan Anggaran Keselamatan dan Benahi Harga Tiket Pesawat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan membenahi arah kebijakan pengalokasian anggaran dengan memprioritaskan aspek keselamatan penerbangan serta mencari solusi atas masih tingginya harga tiket pesawat domestik. Desakan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Hubud.

Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi
Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi
Industri dan Pembangunan
Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah, mendorong Kementerian ESDM mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi menuju sistem merit, seiring besarnya kontribusi sektor energi terhadap kehidupan masyarakat. Dorongan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT
Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT
Politik dan Keamanan
Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Politik dan Keamanan16 Juli 2026
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran
Politik dan Keamanan
Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan
Industri dan Pembangunan
Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2025. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot, M.M. di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pengukuran dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan literasi masyarakat dalam evaluasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tingginya realisasi anggaran dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan jika tidak disertai bukti peningkatan kualitas literasi nasional.

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM
Industri dan Pembangunan
Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, mekanisme efisiensi anggaran yang berlaku di lingkungan pemerintah, menyusul pertanyaan reporter soal potensi pemangkasan anggaran Kementerian ESDM pada masa pemerintahan mendatang. Penjelasan itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM
Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM
Industri dan Pembangunan16 Juli 2026
Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM
Industri dan Pembangunan
Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta penjelasan Kementerian ESDM soal subsektor yang menjadi sumber temuan material dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025. Permintaan itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Kamis (16/7/2026).

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata
Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata
Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026
Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata
Ekonomi dan Keuangan
Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Sebelumnya59 / 986Halaman 59 dari 986Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1086)
  • Industri dan Pembangunan(3777)
  • Isu Lainnya(1064)
  • Kesejahteraan Rakyat(3772)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4633)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
16 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|RAPBN 2027|Haji|Pendidikan|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|APBN|Ekonomi|RUU Migas|Anggaran|sekolah
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 66%
Angin: 6 km/h