Sudjatmiko: Dana Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang Dinilai Perlu Kepastian Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar upaya pengurangan risiko kecelakaan dapat berjalan optimal. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi kereta, penguatan aspek keselamatan disebut perlu menjadi prioritas, termasuk melalui optimalisasi penutupan perlintasan, pemasangan palang pintu, maupun pembangunan flyover dan underpass.

Anggota DPR RI Sudjatmiko menyoroti kepastian alokasi dana keselamatan perlintasan sebidang yang sebelumnya disiapkan pemerintah melalui Bantuan Presiden (Banpres). Ia pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut telah masuk dalam pagu Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

“Nah, ini ini masuk gak di anggaran 2026? Karena ini publik menanyakan. Maksud saya ada 4 triliun yang kemarin itu, Pak. Itu masuk gak di tempat Bapak ini?” ujar Sudjatmiko dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penguatan keselamatan pada perlintasan kereta api menjadi semakin penting seiring tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi tersebut, termasuk saat momentum libur panjang. Meski demikian, aspek keamanan dan keselamatan dinilai masih memerlukan perhatian lebih serius.

“Karena kita tahu Pak kereta ini adalah angkutan publik yang sudah diminati. Kemarin libur panjang juga orang banyak naik kereta. Tapi kita faktor keamanan dan keselamatan ini kurang,” kata politisi Fraksi PKB itu.

Ia berpandangan optimalisasi anggaran keselamatan tidak harus sepenuhnya diarahkan pada pembangunan jalur tidak sebidang. Menurutnya, perlintasan sebidang tetap dapat dioperasikan dengan aman sepanjang dilengkapi sistem pengamanan yang memadai dan pengawasan yang optimal.

“Di luar negeri juga (perlintasan) sebidang juga banyak. Kalau di kita kan aturannya 2 meter ke bawah ditutup. Ini coba dimaksimalkan. Jangan sampai 4 triliun yang sudah disiapkan oleh Banpres ini tidak bisa masuk di anggaran Bapak di 2026,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat VI itu.

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan pada 1.638 perlintasan sebidang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut dapat dioptimalkan tidak hanya untuk pemasangan palang pintu maupun penutupan perlintasan, tetapi juga pembangunan flyover atau underpass pada titik tertentu setelah dilakukan evaluasi kebutuhan anggaran.

Mengakhiri pernyatannya, Komisi V DPR menilai kepastian penggunaan anggaran tersebut penting. Hal ini menjadi krusial agar target peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian dapat berjalan efektif, sekaligus menjawab tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang aman dan andal. (uc/um)