Pemerintah Dapat Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun APBN 2025 untuk Bencana Sumatra

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) telah meluluh lantakan sejumlah kawasan dan menimbulkan duka mendalam secara nasional.  Per 3 Desember 2025 pagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  melaporkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi. 

Melihat kondisi tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025). 

Dia mengatakan, dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Pemanfaatan itu, lanjut Said bisa dilakukan mengingat jumlah korban meninggal dan luka berpotensi terus bertambah, serta ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. 

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Said mengatakan, anggaran on call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar. 

Kebutuhan rehabilitasi tersebut seperti untuk memulihkan berbagai layanan umum, yakni rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah dan berbagai infrastruktur dasar lainnya. 

Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi dapat digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar yang rusak. 

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ungkapnya 

Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi, Said juga meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional guna menangani becana di Aceh, Sumut dan Sumbar tersebut. 

Dalam Jangka Pendek, kata dia, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan. “Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya. 

Ia meyakini kondisi warga yang belum mendapatkan layanan tanggap darurat layak memicu tindakan tersebut. “Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,”ungkapnya. 

Said juga meminta pemerintah menyegerakan kebutuhan tanggap darurat lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai kebutuhan makanan, mandi cuci kakus (MCK), selimut dan pakaian.

Dia juga meminta kelompok rentan, sepeti anak-anak mendapatkan layanan trauma healing. Pada saat yang sama, perlu dilakukan search and rescue yang masif dan terus menerus untuk menemukan korban yang hilang. •rnm/rdn