Pencarian Lanjutan

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.

16 Juli 2026

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

Ekonomi dan Keuangan

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhasil melampaui target sasaran strategis serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia meminta LKPP terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya agar pelaku UMKM benar-benar menjadi penerima manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu memperkuat perannya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pasalnya, keberadaan LPSK tidak boleh kalah dibandingkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), terlebih setelah penguatan regulasi melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal.

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Segera Moratorium Pengeboran PLTP Mataloko hingga Audit Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan tersebut disampaikan melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/7/2026), usai Komisi XII DPR menerima audiensi dari Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan PLTP Flores.

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

Edy Wuryanto: Program MBG Harus Fokus Atasi Stunting dan Malnutrisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kembali difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Menurutnya, program tersebut harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter

Komisi X Dorong Kepastian Status Peserta Uji Kompetensi Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kelulusan. Kepastian tersebut dinilai penting agar para calon dokter tidak terus berada dalam ketidakpastian akibat persoalan administrasi.

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

Habib Syarief Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah hingga 600 Ribu Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dinilai masih menghadapi tantangan besar. Kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi tingginya jumlah calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran yang cukup tinggi, termasuk di Kementerian Dalam Negeri yang mencapai sekitar 90,48 persen, harus diikuti dengan pelaksanaan program kerja yang semakin baik pada tahun 2026.

Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG

Lucy Kurniasari Dorong Pembentukan Panja Tata Kelola Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari berbagai persoalan tata kelola. Menurutnya, Panja diperlukan untuk memperoleh fakta yang objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan program ke depan.

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.

Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan ekosistem riset dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Komisi X DPR RI menilai capaian administrasi keuangan yang baik perlu diikuti dengan keberanian memperbesar investasi pada riset dan inovasi.

Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

Industri dan Pembangunan

Soroti Besarnya SILPA Ditjen Hubud, Haryanto Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti ketidaksesuaian antara besarnya usulan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan dengan realisasi penyerapannya. Menurutnya, perencanaan anggaran perlu dievaluasi agar tidak terus menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

Syarief Abdullah: Transfer Daerah Tak Boleh Menghambat Pembangunan