E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|UMKM|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|PHK|layanan kesehatan|Perguruan Tinggi|PTN|Anggaran|RUU HPI|Ekonomi
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 59%
Angin: 16 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla
Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla
Industri dan Pembangunan5 Juni 2026
Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla
Industri dan Pembangunan
Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

5 Juni 2026
Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan
Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan
Industri dan Pembangunan5 Juni 2026
Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan
Industri dan Pembangunan
Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau yang menyebabkan 11 daerah menetapkan status siaga. la menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.

Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang
Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang
Kesejahteraan Rakyat
Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yakni tingginya angka peserta yang tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus di perguruan tinggi negeri (PTN), serta adanya dugaan praktik sanksi terhadap sekolah akibat siswa tidak mengambil kursi yang telah disediakan.

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan
Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan
Politik dan Keamanan5 Juni 2026
Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan
Politik dan Keamanan
Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional terus didorong oleh Komisi XIII DPR RI. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam upaya tersebut yakni melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi bekal penting untuk merumuskan langkah perbaikan terhadap persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan.

Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB
Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB
Kesejahteraan Rakyat
Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penguatan sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui integrasi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta peningkatan keterbukaan data daya tampung melalui sistem dashboard nasional.

Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai
Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai
Kesejahteraan Rakyat
Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan
Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN
Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan.

Majalah Parlementaria Penting Jadi Saksi Sejarah dan Jembatan DPR dengan Publik
Majalah Parlementaria Penting Jadi Saksi Sejarah dan Jembatan DPR dengan Publik
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
Majalah Parlementaria Penting Jadi Saksi Sejarah dan Jembatan DPR dengan Publik
Kesejahteraan Rakyat
Majalah Parlementaria Penting Jadi Saksi Sejarah dan Jembatan DPR dengan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya menjaga eksistensi Majalah Parlementaria, baik sebagai media resmi DPR RI sekaligus arsip sejarah yang mendokumentasikan perjalanan parlemen Indonesia sejak pertama kali terbit pada tahun 1968. 

Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT
Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT
Industri dan Pembangunan5 Juni 2026
Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT
Industri dan Pembangunan
Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk melakukan terobosan besar dalam membangun ekosistem energi baru terbarukan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah dengan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Ekonomi dan Keuangan5 Juni 2026
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Ekonomi dan Keuangan
Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara
Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik
Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik
Politik dan Keamanan5 Juni 2026
Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik
Politik dan Keamanan
Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengkritik keras minimnya program energi baru terbarukan (EBT) dan pemerataan kelistrikan untuk wilayah Kalimantan. Sebab,  data pemerintah menunjukkan masih adanya sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik pada tahun 2026, yang tersebar di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

La Tinro La Tunrung Minta Kepastian Penafsiran Aturan dan Kecepatan Pengumuman Hasil Seleksi SNPMB
La Tinro La Tunrung Minta Kepastian Penafsiran Aturan dan Kecepatan Pengumuman Hasil Seleksi SNPMB
Kesejahteraan Rakyat5 Juni 2026
La Tinro La Tunrung Minta Kepastian Penafsiran Aturan dan Kecepatan Pengumuman Hasil Seleksi SNPMB
Kesejahteraan Rakyat
La Tinro La Tunrung Minta Kepastian Penafsiran Aturan dan Kecepatan Pengumuman Hasil Seleksi SNPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menyoroti sejumlah aspek teknis dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), khususnya terkait skema kuota jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta seleksi mandiri, kecepatan pengumuman hasil, dan tingginya angka peserta yang tidak melakukan daftar ulang.

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam
Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam
Politik dan Keamanan5 Juni 2026
Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam
Politik dan Keamanan
Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong agar penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) mulai dikaji secara mendalam sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026
Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), segera memperkuat koordinasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan.

Sebelumnya60 / 891Halaman 60 dari 891Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(959)
  • Industri dan Pembangunan(3383)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3388)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4146)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Seluruh fraksi DPR RI menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar pembiayaan berbagai program prioritas nasional tidak menambah tekanan terhadap defisit maupun utang negara.

5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
5 Juni 2026
4 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|UMKM|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|PHK|layanan kesehatan|Perguruan Tinggi|PTN|Anggaran|RUU HPI|Ekonomi
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 59%
Angin: 16 km/h