Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan.

Cucun menyampaikan DPR menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. “Mengenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN dan oleh KPK terkait kasus di lingkungan pemerintahan lainnya,” ujar Cucun saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, DPR tetap akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara.

“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya,” katanya.

Menurut Cucun, Komisi IX DPR akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan tata kelola BGN, terutama saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk APBN Tahun Anggaran 2027. Selain itu, ia menerangkan setiap lembaga negara telah memiliki mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pengawasan internal melalui inspektorat hingga pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR.

“Dalam negara ini semua sudah ada fungsinya masing-masing. Ada pengawasan internal, ada pengawasan DPR, ada juga catatan-catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti,” tegas Legislator Fraksi PKB itu.

Di sisi lain, Cucun berharap pimpinan baru BGN nantinya dapat menjalankan amanat Presiden dengan baik dan memastikan program-program strategis yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut tetap berjalan efektif. Terhadap pimpinan baru BGN, tuturnya, pengawasan DPR bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Harapannya pimpinan BGN yang baru betul-betul menjaga amanat Presiden dan mampu menjalankan seluruh target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan agar program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap terlaksana secara optimal. “Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (fa/um)