//
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani. |Foto: Munchen/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Puan juga mendorong agar Pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.
Selain itu, Puan meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda. "Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.
Puan pun menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan.
“Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” kata Puan.
"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” pungkasnya. (hal/rdn)
