Ketua DPR RI, Puan Maharani. |Foto: Munchen/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau yang menyebabkan 11 daerah menetapkan status siaga. la menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.
“Tentunya selain upaya pemadaman api, Pemerintah harus menyiapkan jaminan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Karhutla untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi yang harus mereka tanggung hingga berbulan-bulan ke depan akibat Karhutla,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap total luasan Karhutla di Provinsi Riau tembus hingga telah mencapai 15.031,58 hektare. Total luasan yang terbakar itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian karhutla.
Akibat Karhutla ini, sebanyak 11 daerah di Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Selain pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
Sementara itu, Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman Karhutla di sejumlah titik di Provinsi Riau, antara lain Rantau Bais (Kabupaten Rokan Hilir), Sokoi (Kabupaten Pelalawan), dan Kandis (Kabupaten Siak). Sedangkan di Pasir Limau Kapas dinyatakan padam setelah lima hari penanganan intensif.
Ia menegaskan, pemadaman harus dilakukan sesuai standar agar tidak lagi ada korban buntut Karhutla. Hal ini menyusul adanya beberapa petugas yang sakit hingga meninggal dunia usai melakukan operasi pemadaman Karhutla.
“Keamanan dan keselamatan tetap harus yang utama. Dan upayakan agar jangan sampai api menjalar hingga mendekati permukiman warga. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Puan. (hal/um)