Pencarian Lanjutan

Puan Soroti Isu Perundungan di Balik Kasus Bom Rakitan, Dorong Penguatan Iklim Sekolah Aman Bagi Anak

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Puan Soroti Isu Perundungan di Balik Kasus Bom Rakitan, Dorong Penguatan Iklim Sekolah Aman Bagi Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu perundungan di balik kasus peledakan bom rakitan oleh seorang siswa di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diketahui melakukan aksinya karena kesal setelah menjadi korban bullying atau perundungan teman-temannya.

16 Juli 2026

Anak Gunung Krakatau Aktif, Komisi V Ingatkan Pentingnya Keamanan Masyarakat dan Jalur Pelayaran

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anak Gunung Krakatau Aktif, Komisi V Ingatkan Pentingnya Keamanan Masyarakat dan Jalur Pelayaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia menyebut keamanan masyarakat, termasuk jalur pelayaran, harus menjadi perhatian utama.

Soroti Hambatan Pembiayaan Pelaku Ekraf, Evita Nursanty Minta IP Diakui sebagai Agunan

Industri dan Pembangunan16 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Hambatan Pembiayaan Pelaku Ekraf, Evita Nursanty Minta IP Diakui sebagai Agunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat optimalisasi skema pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebagai agunan untuk memperoleh akses permodalan di perbankan.

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti sejumlah indikator dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran (LKPP) 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah sorotan ini disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar mendesak pemerintah segera menuntaskan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, keterlambatan penyusunan aturan turunan justru menghambat implementasi reformasi hukum yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Harris Turino Kritik Efektivitas Kebijakan Fiskal, Soroti Belanja Modal hingga Pengelolaan SAL

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Kritik Efektivitas Kebijakan Fiskal, Soroti Belanja Modal hingga Pengelolaan SAL

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan selama 15 tahun berturut-turut belum otomatis mencerminkan kualitas tata kelola fiskal yang mampu menghasilkan kebijakan berdampak optimal bagi pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026)

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta Kementerian Hukum memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menilai, pemblokiran anggaran yang mencapai Rp1,43 triliun perlu diikuti langkah mitigasi agar berbagai layanan tetap berjalan optimal di tengah masa transisi kelembagaan.

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang calon legislatif perempuan terpilih melalui penempatan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan.

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mulai menyiapkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada) menyusul masih maraknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Aher Ungkap Ada Kades Enggan Laksanakan Program PTSL, Pemkab/Pemkot Harus Dorong

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus ditingkatkan. Karena itu, ia menegaskan Program PTSL perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syaiful Nuri: Sertifikasi Halal UMKM Harus Lebih Cepat dan Terjangkau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Nuri mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang mengklaim halal di pasaran maupun platform digital. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.