Pencarian Lanjutan

Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Netty Prasetiyani Minta BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik Ilegal di Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong penguatan pengawasan terhadap peredaran kosmetik menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI atas 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, upaya perlindungan masyarakat harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat sekaligus edukasi yang berkelanjutan.

15 Juli 2026

Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Optimalisasi Regulasi Ekspor-Impor untuk Perkuat Pengawasan BPOM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menilai optimalisasi regulasi ekspor dan impor pangan serta obat-obatan perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan BPOM. Ia mengatakan, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan hingga ke daerah.

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Targetkan Koperasi Merah Putih Perkuat Rantai Pasok Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia.

MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera membangun dermaga kedua di Pelabuhan Sibolga. Aspirasi tersebut disampaikan Lokot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Riyono: Harga BBM Nelayan Rp15.000 per Liter Harus Diiringi Jaminan Stok dan Distribusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi kebijakan penetapan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan terhadap nelayan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional melaut.

Anggota DPR Terikat Etik dan Moral, Penggunaan Medsos Harus Dilakukan secara Bijak

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggota DPR Terikat Etik dan Moral, Penggunaan Medsos Harus Dilakukan secara Bijak

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Dicarikan Solusi Mekanisme Pengakuan dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sarifuddin Sudding menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih jelas. Menurutnya, kepastian mengenai proses pengakuan tersebut menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Husni: Akurasi Data BPS Kunci Tepat Sasaran Bantuan Pendidikan dan Sosial

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Husni: Akurasi Data BPS Kunci Tepat Sasaran Bantuan Pendidikan dan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, akurasi dan keselarasan data menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah, baik di bidang pendidikan maupun perlindungan sosial, dapat tersalurkan tepat sasaran.

MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

PARLEMENTARIA, Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan terhadap industri plasma darah yang mulai berkembang di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sehingga memerlukan pengawasan yang memadai untuk menjamin keamanan serta tata kelola industri.

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI mulai membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama enam mitra kerja. Pembahasan tersebut difokuskan pada pendalaman hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi perilaku Anggota DPR RI dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran etik yang ditemukan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tugas MKD menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI.

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesejahteraan guru dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Selain meningkatkan kompetensi dan memperluas program sertifikasi, pemerintah juga didorong memiliki basis data yang komprehensif mengenai guru yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.