Pencarian Lanjutan

Majalah Parlementaria Penting Jadi Saksi Sejarah dan Jembatan DPR dengan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya menjaga eksistensi Majalah Parlementaria, baik sebagai media resmi DPR RI sekaligus arsip sejarah yang mendokumentasikan perjalanan parlemen Indonesia sejak pertama kali terbit pada tahun 1968. 

Dorong Kementerian ESDM dan PLN Gandeng Koperasi Merah Buat Bangun Ekosistem EBT

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk melakukan terobosan besar dalam membangun ekosistem energi baru terbarukan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah dengan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengkritik keras minimnya program energi baru terbarukan (EBT) dan pemerataan kelistrikan untuk wilayah Kalimantan. Sebab,  data pemerintah menunjukkan masih adanya sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik pada tahun 2026, yang tersebar di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

La Tinro La Tunrung Minta Kepastian Penafsiran Aturan dan Kecepatan Pengumuman Hasil Seleksi SNPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menyoroti sejumlah aspek teknis dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), khususnya terkait skema kuota jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta seleksi mandiri, kecepatan pengumuman hasil, dan tingginya angka peserta yang tidak melakukan daftar ulang.

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong agar penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) mulai dikaji secara mendalam sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), segera memperkuat koordinasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan.

Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pembantu Presiden untuk senantiasa menjaga integritas dan memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi.

Saan Mustopa: Jaga Kepercayaan Publik, Pemerintah Harus Serius Kendalikan Pelemahan Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah dan seluruh otoritas terkait mengambil langkah serius untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terus menjadi perhatian pasar. Hal ini menjadi perhatian lantaran kondisi tersebut perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.

RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan berintegritas.

Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tata kelola anggaran dan keselamatan transportasi menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali dipertahankan, Komisi V DPR RI menilai perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi tetap harus diperkuat agar temuan substantif tidak terus berulang.

Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi kepemiluan yang tengah disiapkan benar-benar mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan.

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rumitnya regulasi alih fungsi lahan dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Hambatan koordinasi lintas lembaga disebut membuat sejumlah potensi investasi pariwisata belum berkembang optimal dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.

Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar belanja anggaran sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, akan tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia layanan pendukung pariwisata.