Pencarian Lanjutan

Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) harus disertai implementasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga tidak ditentukan oleh banyaknya nama atau slogan, melainkan sejauh mana masyarakat memahami, merasa memiliki, dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

15 Juli 2026

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta -Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci dalam penguatan reformasi birokrasi. Taufan menegaskan penataan kedua aspek tersebut akan menentukan keberhasilan sistem kepegawaian nasional serta kualitas aparatur sipil negara (ASN). Maka, Taufan berpandangan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai konseptor berbagai kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan implementasinya dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menunjukkan strategi menjaga relevansi lembaga di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga KPI dituntut mampu beradaptasi tanpa melampaui kewenangan yang diamanatkan undang-undang.

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Karena itu, ia menegaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

MKD DPR RI Bangun Sinergi dengan Kepolisian Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

MKD DPR RI Bangun Sinergi dengan Kepolisian Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini. Menurutnya, regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Aus mengatakan, berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu, administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan.

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik.

Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat

Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan terhadap perdagangan anjing yang diduga untuk konsumsi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies.

Darmadi: Program Koperasi Besar, Dampak Ekonominya Mana?

Darmadi: Program Koperasi Besar, Dampak Ekonominya Mana?

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Namun, ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan koperasi.

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama bertahun-tahun rutin disandang Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Ia bahkan mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lagi memberikan opini tersebut kepada lembaga yang temuannya terus berulang setiap tahun.

Komisi XII: Proyek OSS Tetap Jalan Meski Gagal Lelang 2025

Komisi XII: Proyek OSS Tetap Jalan Meski Gagal Lelang 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyatakan proyek pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang gagal dilelang pada 2025 tidak serta-merta terhenti, karena sifatnya yang berjalan lintas tahun anggaran. Dony menjelaskan kegagalan lelang tersebut lebih disebabkan oleh persoalan waktu, mengingat anggaran untuk proyek itu baru disetujui pada pertengahan tahun anggaran berjalan.

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran