Pencarian Lanjutan

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan sejumlah tersangka. Menurutnya, membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi jauh lebih penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level psikologis. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak bisa hanya dilihat dari sisi fundamental ekonomi semata.

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup diukur dari tingginya devisa maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penguatan konektivitas udara dan pemetaan posisi Indonesia dibanding negara kompetitor disebut menjadi langkah penting agar sektor pariwisata nasional lebih kompetitif dan berdampak merata.

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Delegasi Inter Pares Parlemen Uni Eropa menggelar workshop bertajuk Meaningful Public Participation in the Legislative Process guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) itu dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga.

Tiga Tantangan Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Program MBG

Kesejahteraan Rakyat

Tiga Tantangan Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di bawah kepemimpinan yang baru, Yahya mendorong BGN untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan.

Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat

Komisi V Tekankan Pentingnya Pengawasan Intensif Pembangunan Sekolah Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah. Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Baleg Soroti Usulan Koordinasi BSDI dan BSSN dalam Penanganan Insiden Data

Baleg Soroti Usulan Koordinasi BSDI dan BSSN dalam Penanganan Insiden Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden keamanan data tidak perlu dirinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, RUU tersebut harus tetap berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.

Benny Utama: Revisi UU Polri Harus Perkuat Kewenangan Penanganan Kejahatan Siber