//
Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, Erna saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri PU, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: Oji/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.
Permintaan tersebut disampaikan Erna saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri PU. Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan daerah menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Saat ini, ia menilai masih terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup lebar antara kementerian di tingkat pusat dengan dinas-dinas PU di daerah, baik dari sisi kelembagaan, kompetensi teknis, maupun kemampuan pendanaan.
“Saya melihat ada asimetris kapasitas kelembagaan antara Kementerian PU dan dinas-dinas PU di daerah. Hal itu terlihat dari progres penanganan 52 bendungan yang baru mencapai 8 persen, serta 65 daerah irigasi kabupaten/kota yang masih berada di angka 5 persen,” ujar Erna dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Lebih lanjut, Erna menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam memulihkan infrastruktur nasional yang terdampak bencana belum sepenuhnya tercermin pada penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan.
“Kita juga tidak menginginkan bahwa Kementerian PU ini nanti menjadikan kontraktor darurat saja ketika ada bencana. Karena itu perlu ada penguatan kapasitas agar daerah lebih mandiri," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Bengkulu itu menilai setiap proyek yang dikerjakan Kementerian PU di daerah sepatutnya menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi bagi aparatur daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan kemampuan teknis serta memperkuat kualitas pelayanan infrastruktur di berbagai wilayah.
“Tentu ini harus dibuat blueprint-nya. Sehingga, tidak ada ketimpangan yang begitu jauh. Ini bisa membuat dinas-dinas PU di daerah itu juga mandiri dan tidak terus berharap dari Kementerian PU atau pemerintah pusat,” pungkasnya. (ujm/rdn)
