Pencarian Lanjutan

Legislator Soroti Sulitnya Eksekusi Putusan Asing di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menyoroti masih sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan maupun arbitrase asing di Indonesia. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui penyusunan RUU HPI.

Harmonisasi RUU Kehutanan Berlandas Hakikat Pengelolaan Hutan untuk Maslahat Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus tetap berpegang pada hakikat pengelolaan hutan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat. Menurut Bob, prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Kehutanan tetap relevan hingga saat ini, yakni menjadikan hutan sebagai kekayaan alam yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Minta Kaji Ulang Urgensi RUU Profesi Kurator, Sugiat Santoso Soroti Relevansi UU Kepailitan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta berbagai organisasi profesi kurator memberikan masukan yang lebih mendalam terkait penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, sebelum membentuk regulasi baru, perlu dikaji terlebih dahulu sejauh mana relevansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selama ini menjadi landasan hukum profesi kurator.

Zulfikar Arse: Revisi 15 RUU Kabupaten/Kota Fokus Perkuat Dasar Hukum Daerah Otonom

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa penyusunan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas dan terfokus pada substansi yang telah disepakati bersama pemerintah. Pasalnya, proses penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi di masing-masing daerah yang menjadi objek pengaturan.

Elita Budiati Minta Pusdikkav Segera Transformasi Hadapi Ancaman Perang Digital

PARLEMENTARIA, Padalarang - Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati menekankan pentingnya transformasi pendidikan kavaleri agar selaras dengan perkembangan teknologi pertahanan global. Pasalnya, ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini tidak lagi sebatas perang konvensional, melainkan telah bergeser ke perang asimetris yang berbasis digital, siber, hingga kecerdasan buatan (AI).

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan sekadar menjadi prinsip normatif.

Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Harus Terasa bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi konsep normatif dalam ruang diskusi. Menurutnya, ukuran keberhasilan demokrasi terletak pada keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Pengurus Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terpilih Dedy Bagus Prakasa menyampaikan rasa syukur usai memenangkan pemilihan pengurus koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2026–2030. Baginya, proses penghitungan suara berlangsung cukup menegangkan karena persaingan berlangsung ketat hingga detik-detik terakhir.

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta  – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat terwujudnya keadilan yang substantif dan sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAM DPR Siap Kawal Aspirasi Penyelesaian Status Lahan Desa Sekartaji Klungkung Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan penyelesaian atas aspirasi warga Desa Sekartaji yang menghadapi persoalan status lahan di kawasan hutan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat sejumlah keterbatasan yang harus dipahami bersama, terutama terkait status kawasan dan aspek legalitas kepemilikan lahan.

Baleg Bahas Proses Legislasi Indonesia Bersama Wakil Dubes Australia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar informasi strategis mengenai sistem parlemen, tata kelola demokrasi, serta proses penyusunan perundang-undangan di kedua negara.

Maruli Siahaan Ingatkan KSP Dorong Pemetaan Program MBG hingga Pendidikan Karakter Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai alokasi anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak sebanding dengan besarnya beban tugas dan kinerja yang harus dijalankan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Moeldoko beserta jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab, ungkapnya, regulasi tersebut harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Rahayu Saraswati Soroti Mekanisme Sengketa dan Status Desain Belum Terdaftar Dalam Penyusunan RUU Desain Industri