Pencarian Lanjutan

Ahmad Safei Ungkap Ironi Wakatobi: Destinasi Prioritas, Konektivitas Tertinggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan membenahi ketimpangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari target pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.

Dony Maryadi: Sudah Saatnya Anggaran BKPM Disesuaikan dengan Target Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mempertanyakan langkah pemangkasan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berlanjut hingga proyeksi Rp625 miliar pada 2027, di tengah target realisasi investasi yang justru terus dikerek naik. Hal itu disampaikan Dony usai memimpin Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Rabu (15/7/2026).

Legislator Minta Daftar Pemasok UMKM Program MBG Dibuka ke Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejar Ketertinggalan Global, DPR Persiapkan RUU Pusat Finansial

PARLEMENTARIA, Jakarta - ​Komisi XI DPR RI menekankan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Langkah ini diambil guna memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar matang secara substansi.

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan evaluasi untuk mengatasi fenomena ini.

Syarif Fasha: Revisi UU Ketenagalistrikan Jangan Dahului UU EBT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengingatkan agar pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan sinkronisasi dengan rencana Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang hingga kini belum juga disahkan. Sebab, jelasnya, naskah akademik revisi UU Ketenagalistrikan yang tengah dibahas Komisi XII DPR RI sudah hampir rampung dan kini memasuki tahap transisi.

Syarif Fasha: Jangan Sampai "Ewuh Pakewuh" Hambat Setoran Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan sejumlah temuan spesifik dalam Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun Anggaran 2025, yang menyangkut potensi pendapatan negara yang belum optimal disetor. Ia menduga persoalan itu bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan bisa jadi dipengaruhi relasi personal antara pejabat dan mitra kerjanya.

Negara Hukum Tidak Diukur dari Besarnya PNBP, tetapi Jaminan Keadilan bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan keberhasilan Kementerian Hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun serapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama negara hukum adalah sejauh mana APBN mampu menghadirkan pelayanan hukum yang adil, mudah diakses, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Kunjungi Polresta Bandung, MKD Perkuat Sinergi Penegakan Kode Etik dan Apresiasi Kinerja Kepolisian

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Polresta Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026), MKD menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kepolisian agar pelaksanaan kode etik berjalan efektif sekaligus memperoleh berbagai masukan dari daerah.

AI hingga OTT Jadi Sorotan, Cindy Monica Uji Kesiapan Calon KPI Hadapi Konvergensi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menekankan pentingnya transformasi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mampu menjawab tantangan konvergensi media di era digital. Menurutnya, perkembangan platform digital telah menciptakan lanskap penyiaran yang baru sehingga dibutuhkan desain regulasi yang mampu menghadirkan kesetaraan bagi seluruh pelaku industri, sekaligus tetap melindungi kepentingan publik.

Rieke Diah Pitaloka Nilai Mandat Kemensetneg Harus Diiringi Penguatan Akuntabilitas Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai perluasan mandat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2026 harus diikuti dengan penguatan akuntabilitas konstitusional. Menurutnya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada Kemensetneg, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan, regulasi, dan penggunaan APBN tetap berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Harus Diukur dari Kualitas Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Maka, Aus menegaskan komitmen untuk mendukung penguatan kelembagaan BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman. 

Bagikan melalui Rieke Diah Pitaloka: Kinerja Kementerian HAM Tak Cukup Diukur dari Tingginya Serapan Anggaran

Uji Kelayakan Calon KPI, Syamsu Rizal Dorong Regulasi Penyiaran Adaptif di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi menjadi perhatian. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, kondisi tersebut menuntut regulasi penyiaran yang lebih adaptif agar mampu mengimbangi perubahan ekosistem media dan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.