Pencarian Lanjutan

Gavriel Novanto: KPI Harus Hadir di Ruang Digital, Jangan Terjebak Regulasi Lama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Gavriel P. Novanto menekankan pentingnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki strategi yang adaptif dalam menjawab tantangan transformasi digital, sekaligus memperkuat sistem pengawasan siaran yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, perkembangan platform digital telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga membutuhkan pendekatan baru tanpa mengabaikan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

15 Juli 2026

SIMASLEG Bebas Akun Bot Demi Beri Rasa Aman Publik Kawal Pembentukan UU

SIMASLEG Bebas Akun Bot Demi Beri Rasa Aman Publik Kawal Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini berkomitmen untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik dengan diluncurkannya Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Rabu (15/7/2026). Pasalnya, inovasi digital ini akan terus dikembangkan dan disosialisasikan secara masif supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

SIMASLEG Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

SIMASLEG Jembatan Digital Aspirasi Rakyat dalam Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen.

B50 Diyakini Ubah Peta Industri Sawit, Endang Setyawati Ingatkan Risiko Pasokan CPO

B50 Diyakini Ubah Peta Industri Sawit, Endang Setyawati Ingatkan Risiko Pasokan CPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati menilai kebijakan pemerintah yang meluncurkan program B50 berbahan baku minyak sawit (CPO), menjadi bukti nyata bahwa komoditas sawit nasional memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Rp 30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha.

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

Kesejahteraan Rakyat

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang menggunakan klasifikasi desil. Menurutnya, perubahan status ekonomi dalam pendataan tidak boleh mengurangi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang masih membutuhkan.

Nilai Transaksi PRJ Tembus Rp 8,2 Triliun, Saleh Daulay Minta Event UMKM Diperbanyak

Nilai Transaksi PRJ Tembus Rp 8,2 Triliun, Saleh Daulay Minta Event UMKM Diperbanyak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong Kementerian UMKM memperbanyak penyelenggaraan pameran dan festival dagang berskala nasional maupun daerah sebagai upaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

Willy Aditya: Pengawasan Kemenimipas Harus Didukung Sistem Data Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Meski mengapresiasi capaian realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian tersebut, Pihaknya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis data secara real-time.

Ratna Juwita Tekankan Keselamatan Kerja dalam Operasional Smelter AMMAN

Ratna Juwita Tekankan Keselamatan Kerja dalam Operasional Smelter AMMAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mempertanyakan jaminan keandalan operasional smelter PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara selama masa tunggu perbaikan permanen tungku Flash Converting Furnace (FCF) yang direncanakan pada Juni 2027. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Komisi XII: Risiko Bisnis Smelter Jadi Tanggung Jawab Perusahaan, Bukan Negara

Komisi XII: Risiko Bisnis Smelter Jadi Tanggung Jawab Perusahaan, Bukan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan risiko kerugian bisnis akibat gangguan operasional smelter menjadi tanggung jawab PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, bukan ditanggung negara. Pernyataan itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

Rieke Diah Pitaloka: PNBP Imigrasi Naik Rp10 Triliun, Apakah Kedaulatan Negara Ikut Menguat?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan catatan kritis sekaligus rekomendasi tegas terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas pada Selasa (14/7/2026) lalu, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan instansi ini tidak boleh hanya diukur dari aspek capaian administratif dan finansial, melainkan pada tegaknya kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan.

Irsan Sosiawan: Kontribusi Freeport dan AMMAN Harus Diimbangi Kepedulian terhadap Masyarakat

Irsan Sosiawan: Kontribusi Freeport dan AMMAN Harus Diimbangi Kepedulian terhadap Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program tanggung jawab sosial (CSR) PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

BK DPR RI MoU dengan STIH IBLAM, Perkuat Ekosistem Kajian Legislasi Nasional