Pencarian Lanjutan

Bonnie Triyana: Repatriasi Cagar Budaya Harus Berorientasi pada Produksi Pengetahuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia.

Storytelling Jadi Penting untuk Optimalkan Pemanfaatan Benda Hasil Repatriasi

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Storytelling Jadi Penting untuk Optimalkan Pemanfaatan Benda Hasil Repatriasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengembalian benda-benda cagar budaya ke Indonesia perlu diiringi dengan strategi storytelling yang kuat agar koleksi hasil repatriasi tidak hanya tersimpan di museum.

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

Ekonomi dan Keuangan

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM.

Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis

Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global.

Lestari Moerdijat Usul Skema Insentif Demi Jaga Kelestarian Cagar Budaya

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Lestari Moerdijat Usul Skema Insentif Demi Jaga Kelestarian Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengusulkan adanya pemberian insentif bagi masyarakat yang berupaya menjaga dan melestarikan koleksi maupun situs bersejarah. Pasalnya, berbagai aset budaya yang memiliki nilai sejarah penting kerap terancam hilang lantaran pemilik atau ahli waris menghadapi beban ekonomi yang tidak ringan untuk merawatnya.

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai model tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, berbagai praktik baik yang selama ini diterapkan BPD dapat menjadi contoh untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja BUMD di berbagai sektor.

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

Industri dan Pembangunan

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas, serta mengingatkan potensi risiko lonjakan cost recovery terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu (3/6/2026).

Bonnie Triyana Ingatkan Revisi UU Pemajuan Kebudayaan Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Bonnie Triyana Ingatkan Revisi UU Pemajuan Kebudayaan Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengingatkan agar wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Museum maupun revisi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi sektor permuseuman saat ini bukan semata kekurangan regulasi, melainkan konsistensi dalam menjalankan aturan yang telah ada.

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami