Pencarian Lanjutan

Beranda Berita Media Sosial DPR TVR Parlemen Buku Majalah Buletin Agenda Rapat DPR Lainnya

Jakarta:

Cerah

27°C

Terasa: 31°C

Lembab: 78%

Angin: 6 km/h

•

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

Pencarian Lanjutan

Harris Turino: BAM DPR Akan Perjuangkan Hak Pensiunan Indofarma yang Belum Terbayarkan

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino: BAM DPR Akan Perjuangkan Hak Pensiunan Indofarma yang Belum Terbayarkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan pemenuhan hak para mantan karyawan PT Indofarma Global Medika yang hingga kini belum menerima pesangon dan hak-hak lainnya pasca perusahaan mengalami kepailitan. Pasalnya, nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada para pekerja sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan skala perusahaan, yakni sekitar Rp65 miliar.

4 Juni 2026

Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar

Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja yang berangkat secara nonprosedural berisiko kehilangan berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional guna menjawab meningkatnya berbagai persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, mulai dari perkawinan campuran hingga transaksi bisnis lintas negara. Menurutnya, semakin terbukanya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional menuntut hadirnya payung hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan warga negara, badan hukum, maupun aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara.

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda.

Once Mekel Soroti Bonus Atlet, Mutasi, dan Dualisme Organisasi Olahraga Jelang PON XXII 2028

Once Mekel Soroti Bonus Atlet, Mutasi, dan Dualisme Organisasi Olahraga Jelang PON XXII 2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Mulai dari pencairan bonus atlet, mutasi atlet antar daerah, hingga dualisme organisasi cabang olahraga, Once menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan dan prestasi olahraga nasional.

Komisi X Minta Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen

Komisi X Minta Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai. Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana kampus.

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

Mulai Bahas DIM, Komisi X: RUU Statistik Harus Hasilkan Data Akurat dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan negara.

Lestari Moerdijat: Perbaikan Ekosistem Pendidikan Vokasi harus Konsisten dan Menyeluruh

Lestari Moerdijat: Perbaikan Ekosistem Pendidikan Vokasi harus Konsisten dan Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendesak perbaikan ekosistem pendidikan vokasi di tanah air harus secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja.

Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Pusat Percepat Penerbitan SK Kepanitiaan PON 2028

Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Pusat Percepat Penerbitan SK Kepanitiaan PON 2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Panitia Besar (SKPB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Ketiadaan SK kepanitiaan resmi tersebut dinilai menjadi hambatan utama bagi daerah dalam memulai tahapan krusial persiapan pesta olahraga terbesar di Indonesia itu.

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para korban hingga tuntas.

Dewi Coryati Minta Beasiswa Dosen Tak Hanya Berpihak pada Kampus Besar

Dewi Coryati Minta Beasiswa Dosen Tak Hanya Berpihak pada Kampus Besar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Upaya pemerataan kualitas pendidikan tinggi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kompetisi terbuka dalam program beasiswa dosen. Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral (S3).