Pencarian Lanjutan

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Realisasi APBN 2025 Berjalan Baik, Penerimaan Negara 2026 Harus Terus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

15 Juli 2026

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan.

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Minta Kerja Sama Internasional Kota Bogor Lebih Konkret dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase penting dalam hubungan ekonomi dan tata kelola global. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah yang berkelanjutan untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik lagi.

Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Pastikan Pengelolaan Tailing dan Smelter Freeport-AMMAN Diawasi Secara Periodik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia dan operasional smelter PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara telah diawasi secara periodik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Hal itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti 907 Perlintasan Tak Terjaga, Sudjatmiko Minta Pemerintah Bertindak Cepat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menekankan urgensi perbaikan sistem keselamatan perkeretaapian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pada Selasa (14/7/2026) di Gedung Nusantara. Ia mendesak agar pada tahun 2027, tidak ada lagi perlintasan kereta api yang tidak terjaga di Indonesia.

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat posisi Indonesia dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kementerian harus menjalankan peran sebagai representasi negara, bukan sekadar bertindak layaknya agen perjalanan.

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI, menyoroti intensitas tinggi angkutan batu bara di jalur kereta api Lampung–Palembang yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara pada Selasa (14/7/2026), Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bidang kepemudaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Menurutnya, investasi terhadap pemuda tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moral.

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memastikan pencairan dana awal penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dilakukan melalui mekanisme yang sah, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepastian tersebut disampaikan di tengah tenggat pembayaran awal layanan haji kepada Pemerintah Arab Saudi yang harus segera dipenuhi agar layanan bagi jemaah Indonesia dapat diamankan.

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Selaras dengan Regulasi Lain dan Lindungi Kepentingan Media Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak hanya harus mampu menjawab perkembangan teknologi digital, tetapi juga perlu dibangun secara harmonis dengan berbagai regulasi yang telah lebih dahulu mengatur ruang digital, pers, hingga perlindungan data pribadi.

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah RI melampirkan surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai dasar pengajuan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi landasan penting bagi DPR RI dalam memberikan persetujuan penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Pemanfaatan GTRA Percepat Penyelesaian SHAT Warga Bumi Tridharma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemanfaatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi solusi yang didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf untuk mempercepat penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi warga Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan alokasi anggaran pembinaan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan capaian prestasi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, selain mendukung target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang proporsional kepada cabang olahraga yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.