Harris Turino: BAM DPR Akan Perjuangkan Hak Pensiunan Indofarma yang Belum Terbayarkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan pemenuhan hak para mantan karyawan PT Indofarma Global Medika yang hingga kini belum menerima pesangon dan hak-hak lainnya pasca perusahaan mengalami kepailitan. Pasalnya, nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada para pekerja sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan skala perusahaan, yakni sekitar Rp65 miliar.

Namun, proses penyelesaiannya terkendala kondisi keuangan perusahaan yang telah dinyatakan pailit. “Untuk Indofarma memang angkanya sebenarnya tidak besar, hanya sekitar Rp65 miliar. Persoalannya saat ini Indofarma sendiri sudah pailit. Kami sudah mencoba menghubungi Bio Farma sebagai induk Holding BUMN Farmasi Indonesia, tetapi kendalanya selalu sama, yaitu belum tersedia dana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” ujar Harris usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara BAM DPR RI dan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut. Sesuai arahan pimpinan BAM, berbagai langkah akan ditempuh agar hak para pekerja yang telah mengabdikan diri kepada perusahaan tetap dapat dipenuhi. “Jangan sampai hak para karyawan, khususnya yang sudah pensiun atau terdampak kondisi perusahaan, tidak mendapatkan haknya. Ini akan terus kami perjuangkan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Harris menjelaskan, BAM DPR akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, Danantara Asset Management, serta Bio Farma sebagai holding yang menaungi sektor farmasi BUMN. “Kami akan berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi VI DPR RI, kemudian dengan Danantara Asset Management, termasuk CEO-nya, dan juga tetap berdiskusi dengan Bio Farma sebagai holding farmasi agar ada jalan keluar bagi penyelesaian hak-hak pekerja,” jelasnya.

Di sisi lain, Harris menilai Indofarma sesungguhnya memiliki potensi besar untuk kembali bangkit. Menurutnya, persoalan yang menyebabkan perusahaan terpuruk lebih banyak dipengaruhi oleh kesalahan tata kelola dan manajemen pada masa lalu, bukan karena lemahnya kapasitas produksi maupun prospek bisnis perusahaan.

“Potensi Indofarma sebenarnya luar biasa. Sayangnya, karena kesalahan manajemen lama, perusahaan yang sangat baik ini justru mengalami kebangkrutan. Padahal fasilitas produksinya sangat besar dan kualitas produksinya juga bagus,” ungkapnya.

Pun, ia mengusulkan agar fasilitas produksi yang dimiliki Indofarma dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama dengan perusahaan farmasi swasta nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali kinerja perusahaan. “Perusahaan-perusahaan farmasi swasta domestik bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi obat di fasilitas Indofarma. Kualitas produksinya sangat baik dan ini bisa menjadi jalan untuk mengembalikan kejayaan Indofarma,” katanya.

Harris mengingatkan bahwa pada masa awal berdirinya fasilitas produksi Indofarma, banyak perusahaan farmasi swasta yang menganggap BUMN tersebut sebagai pesaing kuat di industri farmasi nasional. Namun, lemahnya tata kelola perusahaan akhirnya membuat potensi besar tersebut tidak berkembang secara optimal.

“Dulu ketika Indofarma memiliki pabrik besar, banyak perusahaan swasta yang khawatir tidak mampu bersaing dengan BUMN farmasi. Namun pada akhirnya persoalannya ada pada tata kelola yang tidak berjalan dengan baik sehingga perusahaan mengalami kolaps. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi kunci untuk membangkitkan kembali perusahaan ini,” pungkasnya. (we/um)