Pencarian Lanjutan

Dewi Coryati Dorong Standar Kesejahteraan Dosen Perguruan Tinggi Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mempertanyakan standar gaji pokok bagi dosen PTS, menyusul masih ditemukannya penghasilan dosen yang dinilai sangat minim khususnya bagi dosen baru.

4 Juni 2026

Sabam Sinaga Ingatkan Pemerintah Jangan Putus Beasiswa Dosen di Tengah Jalan

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Sabam Sinaga Ingatkan Pemerintah Jangan Putus Beasiswa Dosen di Tengah Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga Persoalan menyoroti terhentinya pembiayaan studi doktoral bagi sejumlah dosen swasta yang dibiayai pemerintah. Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) ia meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap keberlanjutan beasiswa bagi dosen yang tengah menempuh pendidikan doktoral (S3).

Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola kehutanan nasional. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Harus Investigasi Terbuka dan Evaluasi Keselamatan Pasca-Insiden Peluru Nyasar di Kampus UNP

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Harus Investigasi Terbuka dan Evaluasi Keselamatan Pasca-Insiden Peluru Nyasar di Kampus UNP

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang mengakibatkan dua orang terkena peluru nyasar di kawasan Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, pada Selasa sore, 2 Juni 2026.

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka agar tidak kembali menghadapi gugatan yang berujung pada pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme

Isu Lainnya4 Juni 2026

Isu Lainnya

Setjen DPR Lantik 295 ASN Baru, Ingatkan Integritas dan Profesionalisme

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan awal pengabdian sebagai aparatur negara yang dituntut bekerja secara profesional, berintegritas, dan mampu menjaga marwah lembaga.

Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi

Komisi IX Serap Aspirasi RUU Ketengakerjaan di Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pihaknya terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagi pemangku kepentingan di Jambi.

Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah

Revisi UU Ketenagakerjaan Perlu Akomodasi Kearifan Lokal dan Kebutuhan SDM Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P.H. Sitorus menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan penting untuk memperkaya substansi revisi regulasi agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Komisi X: Diktisaintek Perlu Berani Dobrak Soal Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan kualitas pendidikan tinggi dinilai membutuhkan keberanian pemerintah untuk meningkatkan dukungan anggaran secara lebih serius. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) lebih berani memperjuangkan tambahan anggaran, terutama menjelang pembahasan perencanaan APBN Tahun Anggaran 2027.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

Ekonomi dan Keuangan

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

PARLEMENTARIA, Ternate - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah temuan penting dalam penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kali ini dilakukan melalui uji petik di Provinsi Maluku Utara.

Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Pemerataan infrastruktur digital menjadi sorotan Komisi I DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten. Ketua Tim Kunjungan TB Hasanuddin menegaskan bahwa penguatan konektivitas, khususnya di wilayah Banten Selatan yang masih menghadapi blank spot, merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR Muslim Ayub menegaskan pentingnya pemberian hak imunitas bagi kurator dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan pengadilan.

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti perluasan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri agar arah kelembagaan kepolisian tetap berada pada koridor tugas pokoknya.

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara