Wamen Imipas dan Kepala BGN Dijerat APH, DPR Ingatkan Pembantu Presiden Jaga Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pembantu Presiden untuk senantiasa menjaga integritas dan memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi.

Saan mengaku prihatin atas munculnya kasus hukum yang melibatkan pejabat negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia menilai seluruh pejabat yang dipercaya menjalankan program-program pemerintah harus menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi.

“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Saan saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama ini secara konsisten menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dalam berbagai kesempatan. Karena itu, seluruh jajaran kementerian maupun lembaga negara semestinya menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut secara khusus menanggapi kasus yang menjerat Kepala BGN dan jajarannya, serta penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam perkara yang berbeda. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan.

“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” tegasnya.

Saan menilai kasus-kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan harus menjadi momentum bagi seluruh institusi pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat bergantung pada integritas para penyelenggara negara. Karena itu, setiap pejabat publik dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu.

Lebih lanjut, Saan menegaskan DPR mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani setiap perkara secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara.

Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (fa/rdn)