//
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, perbedaan harga yang cukup tinggi, khususnya antara Solar subsidi dan Pertamina Dex, menjadi salah satu faktor yang memicu masyarakat beralih ke BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. "Kita tahu solar aja dari Rp6.800, tapi kalau Dex itu Rp21.000 sekian. Terlalu jauh harganya," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, disparitas harga tersebut tidak hanya mendorong pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap kuota BBM bersubsidi dan memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bambang mencontohkan kondisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi.
Menurut pemahamannya, praktik pembelian BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi. "Kalau Bangka Belitung salah satunya daerah pertambangan, kadang-kadang yang ngerit itu, yang antre itu ya bukan pengguna juga, orang-orang yang memanfaatkan manfaat ekonomi daripada selisih harga tersebut," jelasnya.
Oleh karena itu, Bambang menegaskan bahwa BBM bersubsidi harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan batas volume pembelian harian BBM bersubsidi, khususnya bagi kendaraan roda enam ke atas, agar kebijakan tersebut tetap efektif memenuhi kebutuhan riil pengguna tanpa membuka celah penyalahgunaan maupun praktik pelangsiran.
Data PT Pertamina Patra Niaga yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi setelah penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026. Rata-rata penyaluran Pertalite pada Juli 2026 meningkat 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter per hari dibandingkan kondisi normal.
Sementara itu, penyaluran Biosolar naik 13,9 persen atau sekitar 6.725 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi BBM nonsubsidi mengalami penurunan. Penyaluran Pertamax Series tercatat turun 18 persen atau sekitar 4.476 kiloliter per hari, sedangkan Dex Series menurun 6,4 persen atau sekitar 232 kiloliter per hari dibandingkan rata-rata penyaluran normal.
Komisi XII DPR RI menilai temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, kuota subsidi dapat terjaga, serta kebutuhan energi masyarakat yang berhak tetap terpenuhi secara berkelanjutan. (ndy/um)
