Pencarian Lanjutan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.

10 Juni 2026

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Komisi VIII Desak Perkuat Pengawasan Daycare dan Perlindungan Korban Kekerasan Anak

Komisi VIII Desak Perkuat Pengawasan Daycare dan Perlindungan Korban Kekerasan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah.

Novita Hardini Dukung Piala Dunia 2026 Jadi Pengungkit Ekonomi Rakyat

Novita Hardini Dukung Piala Dunia 2026 Jadi Pengungkit Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 perlu dimanfaatkan lebih jauh sebagai pengungkit ekonomi rakyat, tidak bisa berhenti sebatas agenda penyiaran olahraga saja. Momentum turnamen sepak bola terbesar dunia itu dipandang memiliki potensi besar menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, industri kreatif, kuliner, hingga promosi pariwisata lokal.

Novita Hardini: Siaran Gratis Piala Dunia 2026 Harus Diimbangi Publikasi Maksimal

Novita Hardini: Siaran Gratis Piala Dunia 2026 Harus Diimbangi Publikasi Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti masih minimnya gaung penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 oleh TVRI, meski ajang sepak bola terbesar dunia itu tinggal menghitung hari. Pasalnya, keberhasilan TVRI memperoleh hak siar seluruh pertandingan perlu dibarengi strategi komunikasi publik yang lebih kuat agar antusiasme masyarakat dapat terbangun secara optimal.

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai.

Ketidaktepatan Data Desil SES Harus Ditangani dengan Pemutakhiran Data Berkala

Ketidaktepatan Data Desil SES Harus Ditangani dengan Pemutakhiran Data Berkala

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti masih adanya persoalan akurasi data sosial ekonomi (data SES) masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional serta kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di sejumlah daerah. Sebab, berdasarkan pemantauannya, ada ketidaksesuaian antara data desil yang digunakan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Heru Tjahjono: Pembangunan Fisik Puskesmas Belum Diikuti dengan Kesiapan Jumlah Nakes

Heru Tjahjono: Pembangunan Fisik Puskesmas Belum Diikuti dengan Kesiapan Jumlah Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan.

TVRI Harus Perjelas Sosialisasi Hak Siar Piala Dunia kepada Pelaku Usaha Hotel, Restoran, dan Kafe

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

TVRI Harus Perjelas Sosialisasi Hak Siar Piala Dunia kepada Pelaku Usaha Hotel, Restoran, dan Kafe

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan agar LPP TVRI segera memperjelas dan memperluas sosialisasi terkait mekanisme pemanfaatan hak siar Piala Dunia kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe. Menurutnya, kepastian informasi sangat dibutuhkan mengingat waktu menuju penyelenggaraan ajang sepak bola dunia tersebut yang sudah semakin dekat.

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

Politik dan Keamanan

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk dilakukan guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks.

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT).

Komisi X Apresiasi Lokas 2026 sebagai Ruang Penyampaian Aspirasi Pendidikan

Komisi X Apresiasi Lokas 2026 sebagai Ruang Penyampaian Aspirasi Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ratusan karya kreatif dari berbagai penjuru Tanah Air mewarnai Lomba Konten Aspirasi (Lokas) 2026 yang digelar Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Tercatat sebanyak 323 peserta yang berasal dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua Barat, berpartisipasi dalam ajang yang mengusung tema “Aspirasi Cerdas, Pendidikan Berkualitas” tersebut.

Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026

Isu Lainnya10 Juni 2026

Isu Lainnya

Media Sosial DPR RI Raih Penghargaan Best Account di GSMS Award 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Media Sosial DPR RI kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik dengan meraih penghargaan sebagai pemenang Best Account kategori Lembaga pada ajang Government Social Media (GSM) Award 2026. Selain itu, Media Sosial DPR RI juga masuk nominasi untuk kategori Best Use of Video dan Best Use of Image dalam rangkaian kegiatan Government Social Media Summit (GSMS) 2026.

Aspek Keselamatan Jalan Tol Harus Dapat Porsi Lebih Besar dalam Pemenuhan Indikator SPM