Pencarian Lanjutan

Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga obat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pengobatan rutin untuk penyakit kronis. Apalagi, jelasnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia memiliki jumlah peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang cukup besar, mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik lainnya.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diketahui, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.

Netty Prasetiyani: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengawasan Obat dan Makanan Jadi Tidak Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan fungsi pengawasan obat dan makanan harus tetap berjalan optimal meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, lembaga tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kehadiran BPI Danantara penting untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Segera Reformasi Sistem Demi Tekan Sengkarut PPDB dan SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pasalnya, berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus muncul setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas.

Ahmad Heryawan Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Secara Adil Bagi Petani Aceh Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menerima aspirasi dari Serikat Petani Aceh Timur dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur.

Apresiasi Fasilitas Jemaah Haji di Madinah, Pemerintah Harus Evaluasi Belum Optimalnya Sisi Akomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi berbagai peningkatan layanan yang diterima jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek akomodasi yang masih menjadi keluhan sebagian jemaah.

Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mengarahkan tambahan anggaran yang tersedia untuk program-program teknis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa, terutama bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.

Atalia Praratya Soroti Keterlambatan Penerbangan dan Overbagasi Saat Pemulangan Jemaah Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kendala yang masih terjadi dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Pasalnya, keterlambatan penerbangan dan persoalan overbagasi menjadi dua hal utama yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan haji ke depan.

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong Kementerian Transmigrasi untuk membangun skema kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Transmigrasi perlu diantisipasi dengan membuka ruang sinergi pendanaan bersama pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kerja sama lainnya yang dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.