Konservasi Terumbu Karang Tak Cukup Sekali Bantu, Sonny Minta Dukungan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan kelompok masyarakat dalam mendukung keberlanjutan konservasi terumbu karang di Bali. Menurutnya, upaya pelestarian ekosistem laut membutuhkan pendampingan dan dukungan berkelanjutan, bukan hanya bantuan yang bersifat sesaat.

Hal tersebut disampaikan Sonny usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi konservasi terumbu karang yang dikelola Koperasi Unit Yasa Segara di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (17/07/2026).

“Dari kunjungan ini kami bertemu dengan koperasi, para nelayan, dan yayasan. Banyak hal luar biasa yang sudah mereka lakukan. Tetapi konservasi terumbu karang tidak bisa hanya dibantu sekali kemudian selesai. Ada perawatan dan pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Sonny menilai dukungan terhadap kelompok-kelompok konservasi masih perlu diperkuat. Ia mengungkapkan bahwa bantuan yang pernah diberikan pada 2021 belum berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sehingga keberlangsungan program konservasi sangat bergantung pada inisiatif masyarakat.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) untuk mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Dalam kunjungan tersebut, Sonny mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Utama ID FOOD yang turut hadir mendampingi kegiatan.

“Kebetulan tadi bertemu dengan Direktur Utama ID FOOD. Saya meminta agar BUMN juga bergotong royong memberikan dukungan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Alhamdulillah, beliau menyanggupi, termasuk perusahaan-perusahaan di bawah naungannya,” jelasnya.

Menurut Sonny, menjaga ekosistem laut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan maupun pariwisata.

“Ini bukan hanya persoalan ekonomi. Ketika ekologinya dijaga, manfaat ekonominya juga akan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain mendorong keterlibatan BUMN, Sonny juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih proaktif menyampaikan kebutuhan riil di lapangan dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat harus dipetakan dan dirumuskan dengan baik agar dapat diperjuangkan melalui fungsi anggaran DPR RI.

“Kalau kebutuhan di lapangan tidak pernah disampaikan, bagaimana anggarannya bisa ada? Persoalan masyarakat harus dirumuskan dengan baik, kemudian kita carikan anggarannya. Temuan-temuan seperti ini yang akan kami tindak lanjuti dan kami angkat kembali dalam rapat kerja bersama kementerian,” pungkasnya. (blf/we)