//
Desak Evaluasi Organisasi Basarnas, Legislator Nilai Beban Kerja Tak Seimbang dengan Struktur
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow.|Foto: Arifman/Mahendra
PARLEMENTARIA, Bantul– Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menilai permasalahan anggaran dan penataan organisasi Basarnas dinilai perlu dibahas secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar berbagai kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat ditangani secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting, menurutnya, mengingat Basarnas menjalankan tugas kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026). Yasti menilai berbagai persoalan yang disampaikan Basarnas dalam pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah.
"Belanja pegawai, bukan belanja modal, jadi kami harus mendukung itu. Oleh sebab itu, saya menyarankan agar kita melakukan rapat lagi dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bapenas untuk menjelaskan permasalahan yang ada di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Terkait kebutuhan belanja pegawai tersebut, Yasti menjelaskan salah satu perhatian yang mengemuka ialah pemenuhan hak pegawai harus menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ia memandang pembahasan ini penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan Basarnas.
Selain persoalan anggaran, Yasti juga menyoroti penataan organisasi Basarnas yang perlu menjadi perhatian. Ia mencontohkan struktur organisasi Basarnas Yogyakarta yang dinilai sudah perlu disesuaikan dengan beban tugas dan jumlah personel yang dikelola. Menurutnya, evaluasi tersebut dapat dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Yang kedua, tentu kami juga mengimbau BKN, itu sudah harus ada penyesuaian, kantor Basarnas sekelas Yogyakarta itu kepala kantornya IIId, kalau IIId di pemerintah kebupaten itu hanya setingkat dengan kepala bidang. Bagaimana dia mengelola dengan staffnya ada lebih dari 117 orang, kemudian dia pangkatnya IIId dan itu sudah bertahun-tahun," tutupnya. (arm/we)
