Pencarian Lanjutan

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi dilibatkan sebagai mitra dalam penguatan layanan hukum nasional. Baginya, langkah tersebut penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum di Indonesia.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendorong Badan Informasi Geospasial untuk memperkuat sosialisasi terkait data geospasial dan batas kawasan hutan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah dan pemerintah desa yang belum memahami secara jelas batas-batas kawasan hutan maupun area penggunaan lain (APL), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan perizinan di daerah.

Tifatul Sembiring: Hilirisasi Potensi Wujudkan Mobil Nasional dan Industri EV

PARLEMENTARIA, Jakarta – Hilirisasi sumber daya alam yang mampu menghasilkan mobil nasional dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,592 triliun pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Willy Aditya Usulkan Posbakum Fokus pada Sosialisasi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikembangkan Kementerian Hukum difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pasalnya, fokus yang jelas diperlukan agar program Posbakum berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait persoalan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang selama ini digunakan oleh sejumlah sekolah swasta. Menurutnya, terdapat persoalan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini beroperasi di atas lahan yang disewa dari fasum-fasos milik pemerintah daerah.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Pertimbangkan Pengalaman Praktis Pelaku Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai kontrak bisnis lintas negara. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional perlu mempertimbangkan pengalaman praktis pelaku usaha dalam menentukan pilihan hukum (choice of law) pada kerja sama internasional.

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai hak imunitas anggota DPR RI kepada jajaran Polresta Serang. Wakil Ketua MKD DPR Agung Widiyantoro menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya terkait penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga obat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pengobatan rutin untuk penyakit kronis. Apalagi, jelasnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia memiliki jumlah peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang cukup besar, mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik lainnya.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diketahui, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta

Parlemen Indonesia – Belarusia Jajaki Kerja Sama Produk Susu Halal dan Teknologi Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Belarusia menjajaki sejumlah peluang kerja sama baru dengan Belarusia, mulai dari pengembangan produk susu bersertifikasi halal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang dinilai telah maju dan berhasil diterapkan di negara tersebut.

Netty Prasetiyani: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengawasan Obat dan Makanan Jadi Tidak Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan fungsi pengawasan obat dan makanan harus tetap berjalan optimal meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, lembaga tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kehadiran BPI Danantara penting untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.