Pencarian Lanjutan

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Rampung Dua Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat selesai paling lama dua masa sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sebagai usulan DPR RI. Target itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai memimpin pertemuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

10 Juni 2026

BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan

Kesejahteraan Rakyat

BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebut mengalami defisit hingga Rp2 triliun per bulan. Defisit ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional

Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, mendorong TVRI untuk memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sebagai langkah strategis memperkuat layanan publik dan pengembangan bisnis penyiaran nasional.

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat mempertanyakan alasan di balik penyesuaian harga tersebut dan dampaknya terhadap biaya hidup sehari-hari.

Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur

Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam petelur di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan harga jual tetap menguntungkan bagi peternak rakyat.

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penambahan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hilirisasi industri dinilai penting untuk mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Penyusunan RUU HPI Harus Berbasis Data dan Pengalaman Empirik Kekinian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Hinca Pandjaitan menekankan pentingnya penyusunan RUU HPI tersebut yang berbasis pada pengalaman praktik dan data empiris selama ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan hukum yang melibatkan unsur asing perlu menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum di masa depan.

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Malang dari Hibah Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun Anggaran 2026 serta tambahan anggaran yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Persetujuan tersebut diputuskan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

UU Polri yang Baru Perkuat Peran Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan semakin memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih ada peran lembaga pengawas eksternal Polri yang semakin diperkuat.

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

Sugiat Santoso Usul Porsi Anggaran Bantuan Hukum Bagi Rakyat Diperbesar Demi Tekan Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti proporsi usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum Tahun 2027 yang dinilainya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal dibandingkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia meminta struktur anggaran tersebut dikaji kembali agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

Maruli Siahaan: Tambah Anggaran Kementerian HAM, Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menekankan agar usulan tambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman HAM hingga ke daerah-daerah.

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

Komisi XIII: Spirit Efisiensi Presiden Harus Terwujud Lewat Program yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

Jangan Sampai Anggaran Kementerian HAM 2027 Buat Korban HAM Jadi Kalah Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di DPR RI memunculkan sorotan terhadap orientasi penggunaan anggaran. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tantangan utama Kementerian HAM bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan agar lebih banyak menyentuh masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM.

Willy Aditya: Fakultas Hukum Jadi Mitra Penguatan Layanan Hukum Nasional