Pencarian Lanjutan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

Politik dan Keamanan21 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-26 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026

21 Juli 2026

Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Minta Kemenkes Perhatikan Kesejahteraan dan Peran Strategis Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak dapat hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang dinilai dapat menghambat transformasi layanan kesehatan nasional. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh agar penguatan layanan promotif dan preventif sebagai pilar utama transformasi kesehatan dapat berjalan optimal.

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, Tekankan Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Agenda AIPA Caucus 2026 Perkuat Sentralitas ASEAN dan Kepentingan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan dua agenda utama yang akan dibahas dalam "The 17th AIPA Caucus 2026" selaras dengan kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya menjaga kualitas substansi sekaligus mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi hukum di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Senin (20/7/2026).

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penyelesaian Sengketa Lahan HGU PT Ganda Saguling Harus Kedepankan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka merespons sengketa lahan yang melibatkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ganda Saguling, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU PFII Harus Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Wakil Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sepakati RUU PFII Dibawa ke Pembicaraan Tingkat II

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Butuhkan Kehati-hatian, Akademisi Sepakat Pembahasan Jangan Tergesa-gesa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang dinilai sebagian pihak berjalan lamban, sebenarnya dilandasi prinsip kehati-hatian, bukan keengganan DPR menuntaskan regulasi tersebut.

Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

Industri dan Pembangunan20 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sebanyak 18 penumpang Kapal Motor (KM) Nurul Salsa dilaporkan hilang pasca-tenggelamnya kapal di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/7/2026).

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Alimudin Kolatlena Optimistis RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Ambon – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat.

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, Anis Byarwati Tegaskan Dana Khusus untuk Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Ambon – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Anis Byarwati, mendorong perubahan paradigma terkait usulan Dana Khusus Kepulauan. Usulan tersebut dinilai strategis untuk memperluas basis penerimaan negara melalui sektor ekonomi maritim dan mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat di wilayah kepulauan.