Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini, Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu negara dengan cadangan karbon alami terbesar di dunia melalui hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, serta ekosistem pesisir yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah signifikan. Potensi tersebut harus dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin, (20/7/2026).

Ia menilai bahwa perdagangan karbon dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung visi pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau (green economy). Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.

“Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Sari Yuliati juga mendorong pemerintah untuk memastikan agar setiap proyek karbon melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan demikian, insentif ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan karbon dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.

Selain itu, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan perdagangan karbon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Menurutnya, kredibilitas Indonesia di pasar karbon global harus dibangun melalui tata kelola yang kuat sehingga mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Sari Yuliati optimistis, dengan dukungan regulasi yang tepat, sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (rdn)