Penumpang KM Nurul Salsa Hilang, Ruslan Daud Minta Maksimalkan Operasi SAR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sebanyak 18 penumpang Kapal Motor (KM) Nurul Salsa dilaporkan hilang pasca-tenggelamnya kapal di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/7/2026). 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud, mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan seluruh sumber daya guna memaksimalkan operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR).

"Setiap menit sangat berharga. Seluruh personel, armada laut, kapal cepat, helikopter, hingga drone harus dikerahkan secara maksimal. Operasi pencarian juga harus diperluas berdasarkan perhitungan arus laut, arah angin, dan potensi pergerakan korban maupun bangkai kapal," ujar HRD, sapaan akrab Ruslan Daud, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2026).

KM Nurul Salsa tenggelam setelah mengalami mati mesin akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju Pelabuhan Benteng. Saat ini Basarnas bersama unsur SAR gabungan langsung mengerahkan operasi pencarian. 

TNI Angkatan Laut juga mengirimkan KRI Marlin-877 untuk memperkuat pencarian. Namun upaya pencarian ini sempat terkendala cuaca buruk. Legislator asal Aceh ini menegaskan bahwa saat ini adalah masa krusial dalam operasi pencarian, sehingga pengerahan personel dan teknologi pendukung tidak boleh mengalami keterlambatan.

Menurutnya Basarnas memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan TNI AL, Polairud, KSOP, serta pemerintah daerah. “Pelibatan nelayan setempat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik perairan Selayar untuk mempercepat penyisiran wilayah yang sulit dijangkau juga penting dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, HRD meminta pengoptimalan Posko Pencarian di Pulau Jampea sebagai pusat komando yang responsif bagi keluarga korban. Posko tersebut diwajibkan menjadi pusat komunikasi yang transparan, efektif, dan terpadu dalam menerima informasi maupun mendistribusikan logistik SAR.

"Tugas kemanusiaan ini harus dijalankan secara maksimal, namun keselamatan petugas tetap menjadi prioritas. Operasi harus dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi pencarian agar hasilnya optimal," katanya.

Ketua DPW PKB Aceh ini meminta tragedi KM Nurul menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran angkutan antarpulau. Pengawasan lebih ketat terhadap kelaikan kapal, kepatuhan manifes penumpang, serta mitigasi risiko cuaca sebelum izin keberangkatan kapal diberikan harus terus dilakukan. 

"Tragedi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran. Jangan sampai musibah serupa terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan mitigasi risiko," pungkasnya. (tn/aha)